Lontara+ Gantikan Super App, Hadirkan Layanan Publik Terintegrasi di Makassar

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Layanan Makassar Super App, program prioritas Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Aliyah Mustika Ilham, bisa diakses masyarakat.

Program ini diperkenalkan ke publik di area Car Free Day Jl Jenderal Sudirman, tepat di depan Monumen Mandala, Minggu (27/7/2025).

Makassar Super App kini berubah nama menjadi Lontara+, memadukan teknologi dengan kearifan lokal.

Lontara akronim dari Layanan Online Terintegrasi Masyarakat, dengan tagline Satu Kota Satu Aplikasi.

Program ini diprakarsai Tim Ahli Wali Kota Adinda Dara Nasution bersama Dinas Kominfo dan Tim Transformasi Digital Pemkot.

Adinda Dara Nasution menyampaikan, Lontara+ salah satu dari tujuh program prioritas Pemkot.

Baca juga: 119.816 Warga Makassar Sudah Terima BSU 2025, Termasuk Pegawai Non-ASN-Kader Posyandu

“Lontara+ akan menjadi penyokong program prioritas lainnya,” ujarnya.

"Seperti iuran sampah bisa didaftarkan lewat Makassar Super App. Pemasangan instalasi air bersih juga akan masuk ke Super App. Termasuk Makassar Creative Hub bisa diakses lewat aplikasi ini,” lanjut Dara.

Saat ini, Pemkot memiliki sekitar 358 aplikasi dan situs web.

Jumlah tersebut menyulitkan masyarakat karena layanan tidak terintegrasi.

“Visi kami sederhana, yakni satu aplikasi terpadu untuk seluruh layanan publik Kota Makassar,” jelasnya.

Aplikasi ini memiliki tiga nilai utama: kemudahan, kecepatan, dan jangkauan.

Dengan Lontara+, masyarakat tak perlu lagi antre lama untuk mengakses layanan publik.

“Kadang mengurus dokumen publik butuh waktu berhari-hari. Harapannya, Lontara+ mempercepat prosesnya,” kata Dara.

Lontara+ dirancang untuk diakses seluruh lapisan masyarakat.

Ada 11 layanan publik prioritas, yakni administrasi kependudukan (KTP, KK, dan akta), layanan kesehatan, pendidikan, pengaduan publik, bantuan sosial, pajak dan retribusi, perizinan usaha, legalitas produk, transportasi dan lalu lintas, penanganan bencana dan informasi darurat, lowongan kerja, pelatihan sertifikasi, serta tiket stadion.

“Itu semua akan diakses secara efisien guna mewujudkan Makassar yang unggul, inklusif, aman, dan berkelanjutan,” ujar Dara.

Transformasi Cara Kerja Pemerintah

Dara menambahkan, kehadiran Makassar Super App mengubah pola kerja ASN di lingkup Pemkot.

Seluruh OPD hingga wali kota dan wakil wali kota akan memiliki dasbor eksekutif pengambilan keputusan berbasis data.

Semua layanan akan terpantau secara real-time.

“Inilah esensi transformasi digital. Bukan sekadar meluncurkan aplikasi, tapi mengubah cara kerja menjadi lebih modern,” ucapnya.

Dinas Kominfo bersama Tim Transformasi Digital telah menyusun peta jalan layanan publik digital.

Tahun 2025 fokus pada fondasi digital: pengelolaan aduan, ekosistem kreatif, dan pariwisata.

Tahun 2026 menyasar layanan administrasi kependudukan, perizinan, pendidikan, pajak, dan bantuan sosial.

Tahun 2027 meliputi penyempurnaan data kependudukan, program sosial, serta penguatan fitur pendidikan dan pariwisata.

Tahun 2028 berfokus pada integrasi sektor kesehatan, kebencanaan, pendidikan, dan transportasi.

Terakhir, tahun 2029 mencakup penyempurnaan layanan sosial, transportasi, hukum, dan pelaporan kinerja pemerintah kota.

“Ini versi 1.0. Lima tahun ke depan, seluruh layanan publik akan terangkum dalam Super App,” jelas Dara.

Kepala Dinas Kominfo Kota Makassar Muhammad Roem menyampaikan, seluruh aplikasi milik Pemkot akan diintegrasikan ke dalam Lontara+.

Hingga pukul 09.00 WITA, 1.000 pengguna telah mengunduh aplikasi ini.

Masyarakat diharapkan memanfaatkan aplikasi untuk menyampaikan aduan maupun kebutuhan layanan.

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin mengatakan, Lontara+ hadir untuk memudahkan masyarakat.

Aplikasi ini menyediakan layanan pemerintahan, informasi kota, hingga fitur harian favorit.

Beberapa fitur tersedia yakni layanan aduan, info telemedicine, pelayanan publik, dan informasi Kota Makassar.

Munafri mengajak seluruh elemen, termasuk komunitas, dunia usaha, akademisi, hingga aparatur, mendukung implementasi Lontara+.

“Lontara+ menjadi tonggak menuju Makassar tak hanya cerdas secara teknologi, tapi juga adil dalam melayani,” tegasnya.

Ia menekankan pentingnya sistem yang efisien dan manusiawi.

“Kita ingin sistem yang memanusiakan, mengakar, dan terpercaya,” imbuhnya.

Nama Lontara+ Sarat Makna

Munafri menjelaskan, nama “Lontara+” dipilih melalui ajang kreatif EPSTA melibatkan anak muda Makassar.

Nama ini terinspirasi dari aksara Lontara, warisan budaya Bugis-Makassar sejak abad ke-14 hingga ke-20.

“Lontara+ bukan sekadar aksara, tapi juga naskah sejarah dan identitas Sulsel. Kita ingin membawa nilai lokal ke ekosistem digital modern,” tuturnya.

Munafri menegaskan, Lontara+ menjawab persoalan tumpang tindih aplikasi di berbagai SKPD.

Semua layanan—informasi publik, pengaduan, pajak, hingga program pemerintah—akan disatukan dalam satu platform.

“Selama ini, SKPD punya aplikasi masing-masing. Lontara+ menyatukan semuanya dalam satu genggaman, dengan fitur yang bisa berkembang,” jelasnya.

Lontara+ juga diklaim menghadirkan data dan fakta secara real-time, membantu Pemkot mengambil keputusan berbasis informasi terbaru.

Pemkot Makassar menargetkan Lontara+ sebagai gerakan sosial meningkatkan kesadaran digital.

“Kami tahu mengubah kebiasaan tidak mudah. Tapi kalau tidak dimulai, kita takkan maju. Setahun ke depan kami fokus sosialisasi agar semua warga terbiasa,” ucap Appi.

Ia menegaskan, Lontara+ masih tahap awal. 

Penyempurnaan terus dilakukan melibatkan masyarakat, media, dan mitra kolaborasi.(*)