TRIBUNBONE.COM, BONE - Bawaslu Bone melanjutkan proses hukum terkait dugaan pelanggaran Pilkada oknum Lurah dan Kepala Desa di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan.

Hal ini diumumkan oleh Komisioner Bawaslu, Nur Alim, saat dikonfirmasi oleh Tribun Timur pada Jumat (11/10/2024).

Selama satu minggu terakhir, Tim Gakkumdu Kabupaten Bone telah melakukan klarifikasi terhadap berbagai pihak dan meminta keterangan dari ahli. 

"Selain dugaan pelanggaran netralitas ASN dan Kepala Desa, terdapat juga dugaan pelanggaran pidana," ujar Nur Alim.

Keputusan untuk melanjutkan proses hukum diambil setelah rapat pembahasan yang melibatkan Tim Gakkumdu. 

Bawaslu Bone telah menyerahkan dua berkas ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT) Polres Bone dengan nomor laporan LP/663/X/2024/SPKT/RES BONE dan LP/664/X/2024/SPKT/RES BONE.

Dugaan pelanggaran yang dihadapi mengacu pada Pasal 188 jo Pasal 71 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016, yang melarang pejabat negara, pejabat daerah, ASN, anggota TNI/POLRI, serta Kepala Desa dan Lurah untuk mengambil keputusan atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon.

Ketua Bawaslu Bone, Alwi, berharap kasus ini menjadi perhatian bagi seluruh ASN dan Kepala Desa untuk menjaga netralitas selama pemilihan 2024. 

“Kami mengingatkan semua ASN dan Kepala Desa untuk tetap netral, karena dalam proses pemilihan, setiap tindakan berpotensi melanggar hukum,” tegasnya.

Tahapan Pilkada 2024

Persiapan: 

- Perencanaan Program dan Anggaran: Jumat, 26 Januari 2024.

- Penyusunan Peraturan Penyelenggaraan Pemilihan: Senin, 18 November 2024.

- Pembentukan PPK, PPS, dan KPPS: Rabu, 17 April 2024 - Selasa, 5 November 2024.

- Pemberitahuan dan Pendaftaran Pemantau Pemilihan: Selasa, 27 Februari 2024 - Sabtu, 16 November 2024.