Kalangan legislatif pun kecipratan penggunaan anggaran yang tidak kecil.

Kolaborasi dengan banyak pihak melibatkan dana di dalamnya. Pernah ada cerita seorang teman bahwa oknum legislator bekerja sama dengan oknum eksekutor menumpangkan proyeknya.

Intinya, kerja sama saling tahu saja. Saling menguntungkan kedua belah pihak.

Penjara kita turut ramai terisi oleh para koruptor, para maling, para rampok uang negara yang dikumpul dari rakyat.

Penjara bagi mereka dapat ‘dianggap’ sebagai tempat wisata saja.

Dari bacaan media yang melakukan investigasi, ternyata kehidupan di penjara ‘dibayar’ mahal oleh para tersangka.

Izin memasukkan hp saja harus membayar puluhan juta. Untuk mencharger hp bisa dikenakan hingga Rp.200-an ribu.

Data itu baru terungkap dari satu penjara. Bagaimana dengan penjara- penjara yang lain ?

Transaksi berjalan mulus selama tidak tercium oleh media yang kredibel.

Lembaga-lembaga penegakan hukum ada di mana-mana.

Tetapi masyarakat menemukan bahwa hukum belum dapat tegak lurus kepada siapa saja pelanggar hukum.

Penerapan hukum masih tumpul ke atas, tajam ke bawah. Ini fakta, bukan mithos.

Para pemutus hukum dapat ‘diintervensi’ oleh penguasa. Penguasa dapat semena-mena dalam tindakannya.

Inilah yang mengusik rasa keprihatinan kita !!!