Pemilu 2024

Ketua MUI Makassar: Ulama Tidak Dilarang Politik, Justru Harus Masuk untuk Menasehati para Penguasa

Editor: Hasriyani Latif
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

Diskusi publik Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kota Makassar di Hotel Horison Ultima Makassar, Sabtu (3/6/2023). Diskusi publik ini merupakan salah satu program kerja Komisi Dakwah dan Pendidikan MUI Makassar.

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Peran ulama menjadi bagian penting dalam Pemilihan Umum (Pemilu).

Sejalan dengan itu, Majelis Ulama Indonesia Kota Makassar ( MUI Makassar ) menyelenggarakan diskusi publik dengan tema 'Menjaga Marwah dan Citra Ulama di Tahun Politik' di Hotel Horison Ultima Makassar, Sabtu (3/6/2023).

Diskusi publik ini merupakan salah satu program kerja Komisi Dakwah dan Pendidikan MUI Makassar.

Tujuannya mengingatkan ulama agar tidak terpengaruh oleh gesekan atau polarisasi yang ada selama tahun politik.

Peserta diskusi terdiri dari tokoh agama dan tokoh pesantren se-Makassar.

Diskusi menghadirkan pemateri, Prof Ambo Asse dari Pimpinan Wilayah (PW) Muhammadiyah Sulsel dan H Abd Rauf Muhammad Amin dari Nahdlatul Ulama.

Turut hadir Ketua MUI Makassar Syekh AG KH Baharuddin, Muh Syarif kabag Kesra Makassar, serta peserta dari tokoh agama dan tokoh pesantren.

Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan informasi bahwa ulama harus tetap netral dan menjalankan fungsinya sebagai penjaga keharmonisan umat, terutama pada tahun politik.

Para tokoh agama harus menjaga citra dan martabat mereka dengan tidak secara terang-terangan memihak kepada salah satu calon pemilu 2024.

Dalam sambutan yang dibacakan oleh Muh Syarif, Wali Kota Makassar Danny Pomanto menyampaikan bahwa pemerintah akan tetap patuh terhadap putusan MUI.

"Pemerintah Kota Makassar menghormati dan akan melaksanakan dengan penuh tanggung jawab apa pun hasil rembuk bersama maupun fatwa MUI terkait tahun politik," ungkapnya.

Ia mengemukakan bahwa kegiatan diskusi publik ini sangat baik dalam menyikapi tahun politik dan diharapkan dapat memberikan pencerahan kepada peserta yang hadir.

"Kami menyambut baik kegiatan ini dan berharap dapat memberikan pencerahan kepada semua peserta, khususnya dalam memahami pandangan yang disampaikan oleh ulama kita," tambahnya.

Baca juga: Langkah Bawaslu Sulsel Libatkan Baznas dalam Tahapan Pemilu 2024 Dinilai Kurang Tepat

Baca juga: Kotak Suara Pemilu 2024 Tetap Karton

Sementara itu, Syekh AG KH Baharuddin,menyatakan peran ulama haruslah netral dalam dunia politik dan tidak boleh memihak kepada salah satu politisi.

"Situasi politik sudah mulai memanas, kegiatan ini diadakan untuk mengingatkan para tokoh agama agar tetap netral menjelang pemilu ini," tuturnya.

Halaman
12

Berita Terkini