TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Komisi Pemilihan Umum (KPU) menjadikan Data Agregat Kependudukan Kecamatan (DAK) Kemendagri dalam menyusun daerah pemilihan DPR/DPRD.

Data yang menjadi rujukan menentukan dapil DPR/DPRD untuk Pemilu 2024, yakni DAK Semester I Tahun 2022.

Penyusunan dan penataan ulang dapil dilakukan setelah Mahkamah Konstitusi (MK) memberi kewenangan kepada KPU untuk menata dapil dan menentukan alokasi kursi DPR/DPRD.

Pasca keputusan MK pada 20 Desember 2022, KPU Sulsel langsung melakukan penataan dapil dan menentukan ulang alokasi kursi DPRD.

Komisioner KPU Sulsel Asram Jaya mengaku telah membuat simulasi penataan ulang dapil dan alokasi kursi DPRD Sulsel.

Simulasi disusun berdasarkan jumlah penduduk, merujuk pada DAK2 Semester I Tahun 2022 yang dikeluarkan oleh Kemendagri.

Pada DAK Semester I/2022, jumlah penduduk Sulsel sebanyak 9.255.930 jiwa.

Jumlah itu berkurang sebanyak 266.523 dibanding DAK Pemilu 2019, yakni sebanyak 9.522.453 orang.

Asram menyebut berdasarkan data tersebut, jumlah dapil dan kursi DPRD Sulsel masih tetap.

Dapil sebanyak 11 dan kursi legislatif sebanyak 85 kursi.

Karena adanya perubahan penataan dan alokasi kursi, KPU menggelar Forum Group Discussion (FGD), di Hotel Mercure, Jl AP Pettarani, Makassar, Kamis (19/1/2023).

FGD diadakan sebanyak dua sesi. Pada pagi hari dihadiri anggota partai politik.

Sementara pada sore hari diikuti oleh akademisi, organisasi masyarakat, dan NGO.

Diskusi membahas penataan daerah pemilihan dan alokasi kursi DPRD Sulsel pada Pemilu 2024.

Asram menjelaskan, dalam menentukan jumlah kursi dilakukan sesuai penentuan bilangan pembagi penduduk.