Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM - Kader Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP diprediksi akan tetap mengisi kursi Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan/RB).
Ia akan menggantikan posisi yang ditinggalkan Tjahjo Kumolo setelah meninggal dunia hari Jumat lalu.
Kader PDIP yang akan menggantikan Tjahjo Kumolo disebut dekat dengan Megawati Soekarnoputri.
Baca juga: Kader PDIP Bocorkan Rencana Jokowi dan Megawati Jelang Penunjukan Menpan RB Pengganti Tjahjo Kumolo
Baca juga: Penyebab Sebenarnya Menpan RB Tjahjo Kumolo Meninggal Saat Dirawat Terungkap, Sempat Dijenguk Jokowi
Pengamat Politik Ujang Komarudin menyebut ada empat kader PDIP yang dekat dengan Megawati Soekarnoputri.
Keempatnya adalah Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Gubernur Sulawesi Utara Olly Dondokambey, Ketua Komisi III DPR RI Bambang Wuryanto, dan Ketua DPP PDIP Bidang Pemuda dan Olahraga Eriko Sutarduga.
"Bisa Hasto, Olly, Bambang Pacul, atau Eriko. Yang jelas orang yang dekat dan dipercaya Megawati," ujar Ujang kepada Tribunnews, Minggu (3/7/2022).
Apalagi Megawati Soekarnoputri punya hak progratif untuk menentukan siapa kader PDIP yang akan mengisi jabatan menteri.
Bahkan Presiden Joko Widodo pun tidak akan bisa menunjuk sosok menteri selain dapat rekomendasi dari Megawati Soekarnoputri.
"Pak Jokowi tidak akan bisa menentukan siapa tokoh PDIP yang ditunjuk sebagai menteri selain mendapatkan atau rekomendasi dari bu Mega," ucap Ujang.
Namun jika Jokowi menunjuk kursi Menpan RB bukan dari PDIP, bisa saja pihak PDIP akan marah.
Mengingat kursi kosong tersebut sebelumnya memang merupakan jatah PDI Perjuangan.
Peluang Ahok dan Ganjar
Hal berebda disampaikan Direktur Eksekutif Centre for Indonesia Strategic Actions (CISA) Herry Mendrofa.
Ia menyebut kader PDIP berpeluang mengisi jabatan Menpan RB adalah Wakil Ketua MPR RI Ahmad Basarah, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.
Beberapa pertimbangan sehingga keempat tokoh tersebut layak dijagokan mengisi jabatan menteri.