Baca tanpa iklan
Komisi II DPRD Mamasa, Sulawesi Barat melakukan rapat dengar pendapat (RDP) terhadap organisasi perangkat daerah (OPD) sejak dua hari terakhir.
RDP itu membahas Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2020 yang telah dibuat.
RDP ini menindak lanjuti peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
• VIDEO: Narkoba Senilai Rp 1,3 Milyar Gagal Beredar di Makassar
• Alasan Maurizio Sarri Ganti Ronaldo di Liga Champions, Cedera?
• BREAKING NEWS: Berawal Cekcok Saat Minum Ballo, Jufri Tewas Ditikam Keluarganya Sendiri di Jeneponto
Demikian diungkap Wakil Ketua Komisi II DPRD Mamasa, Taufik ketika ditemui Rabu kemarin.
Ia menerangkan, dari RDP yang dilakukan terhadap beberapa OPD, ditemukan adanya porsi anggaran di salah satu OPD yang tidak tepat.
OPD yang dimaksud yakni dinas kesehatan.
Menurutnya, ada dana afirmasi yang dialokasikan kepada dua pusat kesahatan masyarakat (PKM).
Diamana kedua PKM itu dianggap tidak representatif mendapat anggaran tersebut.
Adapun PKM yang dimaksud yaitu PKM Kecamatan Tabulahan dan Aralle.
Ia mengungkapkan, alasan sehingg dainggap tidak representatif karena kedua PKM tersebut masih tergolong bagus.
Beberapa tahun sebelumnya menurut dia, telah mendapat anggaran rehabilitasi.
Sementara ada PKM yang seharusnya lebih layak mendapat dana tersebut, yakni PKM Buntumalangka.
Padahal kata Taufik, anggaran yang dialokasikan kepada dua PKM itu cukup fantastis, yakni sebesar masing-masing Rp.10 Milliar.
"Kami minta dinas kesehatan untuk mengevaluasi kembali karena pengalokasiannya kami nilai tidak tepat," uangkapnya.
Ditempat terpisah, Kepala Dinas Kesehatan Mamasa, Hajai S Tanga membenarkan adanya anggaran tersebut.