Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Forum Pimpinan Perguruan Tinggi (PT) se-Sulawesi Selatan sepakat tak akan melarang aksi demonstrasi mahasiswa.
Hal itu disampaikan saat melakukan pertemuan bersama Kapolda Sulsel, Irjen Pol Mas Guntur Laupe, di gedung Rektorat Lt 4 Universitas Hasanuddin, Selasa (1/10/2019) sore.
“Jika kita amati, apa yang dituntut oleh mahasiswa itu pada dasarnya merupakan aspirasi yang mewakili kepentingan publik. Misalnya, mereka meminta ada Undang-Undang dibatalkan, seperti UU KPK dan UU Sumber Daya Alam. Atau mereka meminta agar beberapa RUU yang sedang dibahas agar dihentikan," ujar Rektor Unhas, Prof Dwia Aries Tina Pulubuhu.
Baca: Ustad Yusuf Mansur Pembicara Milad ke-19 Ponpes Milik Prof Nasaruddin Umar di Bone
"Juga ada RUU yang sudah lama dibahas dan mereka minta agar segera disahkan. Itu adalah sesuatu yang menurut mahasiswa ini merupakan kebutuhan rakyat. Jadi ini bukan gerakan politik,” tambahnya.
22 Kampus
Sepekan setelah aksi demonstrasi yang terus bergulir di Makassar maupun berbagai daerah di Sulawesi Selatan, Forum pimpinan Perguruan Tinggi Se-Sulsel pun menginisiasi pertemuan.
Baca: FOTO: Kapolda Sulsel Makan Siang Bareng Tokoh Maluku dan Papua di Makassar
Pertemuan yang dihadiri 22 pimpinan Kampus itu berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Hasanuddin, Selasa (1/10/2019) Sore.
Pimpinan kampus yang hadir ini diantaranya yakni Rektor Unhas Prof Dwia Aries Pulubuhu, Wakil Rektor III Universitas Negeri Makassar, WR III Universitas Islam Negeri Makassar.
Serta sejumlah petinggi Universitas dan Sekolah Tinggi swasta.
Pada pertemuan yang dipimpin Prof Dwia ini juga dihadiri langsung Kapolda Sulsel, Irjen Pol Guntur Laupe, bersama jajarannya.
Serta Pj Wali Kota Makassar, Iqbal M Suhaeb, dan perwakilan anggota DPRD Sulsel, Arum Spink.
Baca: Pesta Sabu di Rumah Kosong, Kepala Desa Buareng Bone Diciduk Polres Sinjai
Selama lebih dari dua jam pertemuan berlangsung membahas mengenai dinamika demonstrasi mahasiswa yang berlangsung selama sepekan.
Para pimpinan kampus silih berganti menyampaikan pandangannya termasuk mengkritisi pola penanganan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian.
Menurut Prof Dwia, perlu kiranya menyusun langkah tepat merespon aksi mahasiswa dengan pendekatan yang lebih manusia.
Sebab menurutnya jika demonstrasi ini berkepanjangan maka tidak menutup kemungkinan akan terjadi konflik horisontal antara mahasiswa dengan warga.