Oleh: Abdul Aziz Qahhar M

Pimpinan Pesanttren Hidayatullah/mantan anggota DPD RI dari Sulawesi Selatan

TRIBUN-TIMUR.XOM - “Innalillahi wainna ilaihi raji’un. Telah wafat guru/kolega kita Aswar Hasan pada pukul 20.21 di RS Primaya, Makassar”. Info ini muncul hampir bersamaan di beberapa grup WA di HP saya beberapa saat setelah Aswar meninggal, Rabu, 13 Agustus 2025. 

Sebelumnya pada siang hari beredar berita beliau masuk RS karena pendarahan otak, sudah dioperasi tapi belum sadar. 

Saya ikut menyebarkan info tersebut dengan niat supaya lebih banyak yang mendoakan. Saya juga hanya bisa mendoakan dari jauh, tidak bisa membesuk karena tidak sedang di Makassar. Kepergian, atau kembalinya Aswar Hasan kepada Sang Khaliq, sungguh merupakan kehilangan besar bagi saya. Kehilangan sahabat seperjuangan.

Ketika masih sama-sama berstatus mahasiswa, kami hanya kenalan biasa saja. Tidak ada interaksi yang menyebabkan kedekatan. Walaupun sama-sama kuliah di Unhas, kami berbeda fakultas, bahkan berbeda kampus. Aswar Hasan di Fakultas Sospol, sedangkan saya di Fakultas Peternakan. 

Rumpun fakultas ilmu-ilmu sosial ketika itu semuanya sudah pindah di kampus baru  Tamalanrea. Sementara rumpun ilmu eksakta masih di kampus lama Baraya. Aswar Hasan senior satu tahun dari saya.

Baca juga: Aswar Hasan Dishalati di Al Markaz Al Islami Jenderal M Jusuf Dimakamkan di Wahdah Islamiyah

Demikian pula, untuk organisasi eksternal Aswar Hasan aktif di PII ( Pelajar Islam Indonesia ), sedangkan saya di HMI ( Himpunan Mahasiswa Islam ). Tapi di sini kami agak sering bertemu, terutama karena kesamaan perjuangan politik ketika rezim Orde Baru mengeluarkan kebijakan politik Asas Tunggal Pancasila, mengharuskan semua partai politik dan organisasi kemasyarakatan berasas Pancasila dan menghapus asas lain. 

HMI dan PII  bereaksi keras menolak Asas Tunggal, dan tetap mempertahankan asas Islam. Seluruh kader dan jajaran pengurus PII kompak bersatu menolak Asas Tunggal Pancasila. Konsekuensinya PII dibubarkan, dicabut legalitasnya. Walaupun demikian aktivitas organisasi tetap berjalan “di bawah tanah”.

Sementara itu di HMI walaupun pada Kongres XV di Medan pada 1983 seluruh peserta dengan tegas dan gagah berani menolak Asas Tunggal Pancasila, tapi pasca kongres secara perlahan dan sistemik mulai tumbuh faksi yang ingin menerima Asas Tunggal. Menjelang Kongres berikutnya terjadi gejolak internal yang sangat besar, dan puncaknya pada Kongres HMI XXVI di Padang 1986, HMI menerima Asas Tunggal Pancasila. Akibatnya faksi yang menolak Asas Tunggal mengkonsolidasikan kekuatan dan melakukan ‘kongres tandingan” untuk mendirikan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi).

Saya menjadi lebih dekat dengan Aswar Hasan pada pertengahan dekade 1990-an ketika berdiri FUI ( Forum Ukhuwah Ismiyah ) di Sulsel. Forum ini dipimpin oleh Prof Abdurrahman Basalamah. Selain Prof Basalamah tokoh penting lainnya  di FUI adalah KH Sanusi Baco (Ketua NU Sulsel) dan KH Djamaluddin Amien (Ketua Muhammadiyah Sulsel). Hal ini karena memang semangat utama dari kehadiran forum ini adalah memperkuat ukhuwah dan persatuan untuk membangunkekuatan politik ummat. 

Selain menghimpun ulama dan cendikiawan muslim dari tokoh senior ormas Islam maupun independen, setiap  pertemuan forum ini juga dihadiri kalangan aktivis muda. Aswar Hasan, Agus Dwikarna, saya, dan beberapa yang lain selalu hadir. Tamsil Linrung jika sedang berkunjung ke Makassar juga biasa hadir.

Menjelang dan memasuki era Reformasi, FUI semakin aktif melakukan pertemuan untuk mengkaji dan merespon berbagai dinamika politik yang berkembang. Salah satu keputusan politik Pemerintah Pusat akibat gejolak reformasi adalah pemberian Otonomi Khusus untuk Provinsi Aceh dan Papua pada 1999. Untuk Aceh salah satu substansinya adalah hak Istimewa untuk penegakan syariat Islam. Mengambil pelajaran hal ini, FUI membahas khusus tema ini. Terus terang, ide awal soal ini datang dari kami yang muda. Rapat FUI  menyepakati untuk melaksanakan seminar demi membahas gagasan tersebut secara ilmiyah. Seminar kemudian dilakukan dengan pembicara beberapa pakar dalam berbagai tema. 

Kami mengundang Hadi Awang, Presiden Partai PAS dan Menteri Besar negeri Terengganu Malaysia, sebagai pembicara utama yang membahas pelaksanaan syariat Islam di Malaysia, khususnya di dua negara bagian yang dimenangkan partai PAS, yaitu Kelantan dan Terengganu. Untuk pembicara lokal masing-masing adalah Prof Mattulada, membahas tentang Sejarah dan pelaksanaan syariat Islam pada Kerajaan-kerajaan di Sulsel pada masa lalu, Prof Ahmad Ali membahas peluang pelaksanaan syariat Islam di Indonesia dari perspektif ilmu hukum, dan Prof Basalamah membahas tentang ekonomi Islam. Rekomendasi dari seminar ini adalah perlu segera diselenggarakan Kongres Ummat Islam Sulsel untuk perjuangan mendapatkan otonomi khusus penegakan syariat Islam seperti di Aceh.

Kongres Ummat Islam Sulsel kemudian diselenggarakan di Asrama Haji pada Oktober 2000. Kongres menyepakati mendirikan KPPSI ( Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam ). KPPSI dideklarasikan oleh tiga tokoh utama FUI: Prof Abdurrahman Basalamah, KH Sanusi Baco dan KH Djamaluddin Amien. Kongres juga menetapkan bahwa target perjuangan  KPPSI adalah mendapatkan otonomi khusus penegakan syariat Islam untuk Sulsel. Saya terpilih secara aklamasi menjadi ketua Tanfidziyah KPPSI. Prof Basalamah sebagai ketua Dewan Pembina. Dalam penyusunan kepengurusan, Aswar Hasan ditunjuk menjadi Sekjen. Di sini saya menjadi semakin dekat dengan Aswar Hasan. Perjuangan KPPSI penuh gejolak, sebagaimana gejolak reformasi. Bahkan pada Kongres kedua 2001 sempat terjadi “ledakan bom” di arena kongres. Rangkaian dinamika perjuangan KPPSI memerlukan kepandaian mengelola dan mengkomunikasikan kepada berbagai pihak.  Disinilah saya merasakan kepiawaian Aswar sebagai jubir KPPSI.