PLN Ajak Anak Millenial Bekerja Multitasking

Penulis: Fahrizal Syam
Editor: Imam Wahyudi
AA

Text Sizes

Medium

Large

Larger

PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar menggagas Forum Komunikasi Milenial, dilaksanakan di aula kantor Wilayah PLN UIW Sulselrabar, Jl Letjen Hertasning, Selasa (10/9/2019).

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselrabar menggagas Forum Komunikasi Milenial, dilaksanakan di aula kantor Wilayah PLN UIW Sulselrabar, Jl Letjen Hertasning, Selasa (10/9/2019).

Forum Komunikasi Milenial bertujuan memacu semangat talenta muda untuk terus berinovasi.

Sebagai pembicara, Manager Sub Bidang Pemasaran PLN Unit Induk Distribusi Tegar Hasadi, dan Vice President for Entertainment Bussines Go-Jek Mohamad Ario Adimas.

Baca: Lowongan Kerja BUMN PT PLN & 11 Anak Usahanya Cari Karyawan, Daftar di Link Resmi, Cek 7 Lokasi Tes!

Baca: Hati-Hati! Proyek Kabel Bawah Tanah PLN di Selatan Makassar Picu Macet  

Baca: 544 Ribu Pelanggan PLN di Sulsel Terancam Tak Nikmati Subsidi Listrik di 2020

General Manager PLN Sulselrabar, Bambang Yusuf mengatakan, PLN memiliki peluang mengembangkan usahanya di sektor kelistrikan.

"Tantangan PLN ke depan menarik, utamanya dengan adanya peluang dalam mengembangkan unit usahanya di sektor kelistrikan," kata Bambang.

Menurut Bambang, saat ini, 67 persen pegawai PLN didominasi anak muda.

Artinya, kesempatan untuk berkembang mengikuti perkembangan zaman semakin besar.

Petugas PLN sedang memperbaiki salah satu infrastruktur kelistrikan yang terdampak kerusuhan di Kota Jayapura pada 29 Agustus, Papua, Sabtu (31/08/2019). (KOMPAS.COM/DHIAS SUWANDI)

"Tinggal bagaimana mengembangkan sebuah inovasi yang dapat direalisasikan menjadi sebuah produk bagi masyarakat," ucapnya.

Bambang Yusuf juga menyampaikan bahwa milenial PLN harus mampu bekerja secara multitasking, menjaga reputasi, dan yang paling penting adalah mampu melakukan yang terbaik.

"Di tengah era revolusi industri 4.0 ini, kita para milenial PLN harus siap membuat pasar baru dan bersaing," tutup Bambang.

544 Ribu Pelanggan PLN di Sulsel Terancam Tak Nikmati Subsidi Listrik di 2020

TRIBUN-TIMUR.COM - Sebanyak 544.882 pelanggan listrik di Sulawesi Selatan (Sulsel) terancam tak lagi menikmati subsidi listrik tahun depan.

Hal ini menyusul rencana pemerintah mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 Volt Amphere (VA) pada 2020.

Hal ini terungkap dalam rapat panitia kerja (Panja) anggaran terkait subsidi di Ruang Badan Anggaran DPR, Selasa (3/9/2019) lalu.

Usulan pencabutan subsidi pelanggan listrik 900 VA datang langsung dari Kementerian ESDM.

Baca: Tarif Listrik PLN, Tarif Tol, Iuran BPJS Kesehatan Naik di Akhir Periode Jokowi, Gimana Harga BBM?

Baca: Isu Kenaikan Iuran BPJSKes Bikin Resah, Kunjungan ke Kantor Cabang Makassar Bertambah

Baca: Ada Sosok Misterius di Tol Cipularang, dari Berbaju Merah hingga Ada Naik Bus, Sopir Malah Senang

Baca: Senyum Pelanggan PLN, Semarakkan Hari Pelanggan Nasional

Alasannya karena 24,4 juta pelanggan tersebut merupakan rumah tangga mampu (RTM).

Total subsidi untuk 24,4 juta pelanggan ini sebesar Rp 6,9 triliun.

Subsidi inilah yang akan dicabut oleh pemerintah. Selama ini, pemerintah memberikan subsidi bagi golongan pengguna 450 VA dan 900 VA.

Akibat pencabutan subsidi listrik 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA-RTM ini, anggaran subsidi listrik hanya Rp 54,7 triliun pada 2020.

Angka ini lebih kecil dari usulan di RAPBN 2020 yang sebesar Rp 62,2 triliun.

Selain itu subsidi listrik 2020 juga lebih kecil dari 2019 yang mencapai Rp 65,3 trilliun.

Sementara di Sulawesi Selatan (Sulsel) terdapat total 1.632.266 pelanggan 900 VA, dengan rincian 544.882 subsidi dan 1.087.384 non-subsidi.

Baca: Misi Kemanusiaan ke Papua, Wabup Toraja Utara Bersama SYL Lakukan Investigasi

Baca: Ada It Chapter Two, Gundala dan Tiga Film Lainnya Tayang di Bioskop 21 Panakkukang, Ini Jadwalnya

Baca: Berikut Spesifikasi Lengkap Hp Realme Q yang Rilis 5 September 2019, Diklaim Tahan di Air Panas

Baca: www. pln.co.id - Cara Cek kompensasi Akibat Mati Lampu di Pulau Jawa, Dana Disediakan Rp 800 Miliar

Nah, 544.882 pelanggan inilah yang terancam akan dicabut subsidinya tahun depan.

Dikonfirmasi terkait usulan ini, Suvervisor Humas PLN Unit Induk Wilayah (UIW) Sulselbar, Eko Wahyu Prasongko, Kamis (5/9/2019) mengatakan hingga saat ini pihaknya belum menerima kebijakan ataupun instruksi untuk pencabutan subsidi tahun depan.

“PLN cuma mengikuti kebijakan pemerintah, yang menentukan tarif juga pemerintah. Jadi kalau toh nanti pemerintah memutuskan subsidi dicabut, PLN akan mengikiti kebijakan itu," tuturnya.

Pemerintah Diminta Hati-hati

Pencabutan subsidi listrik nantinya akan berdampak langsung kepada 24,4 juta pelanggan 900 VA-RTM.

Kenaikan listrik sudah pasti tidak terelakkan. 

"Pasti (naik) karena kan subsidinya dicabut," ujar Pengamat energi dari Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara kepada kompas.com.

Marwan setuju subsidi listrik untuk masyakarat mampu dicabut.

Namun ia mempertanyakan basis data pemerintah yang mengatakan 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA merupakan RTM.

Baca: Trending Youtube, Ini Lirik Lagu Billie Eilish - All The Good Girls Go To Hell, Lengkap Terjemahan

Baca: Dilaporkan karena Serukan Gagalkan Pelantikan Presiden, Siapa Sri Bintang Pamungkas?

Baca: Lihat Gaya 70s Preppy ala Andien Hingga Tampil Edgy ala Asmara Abigail

Baca: Bursa Pemain - Bukan Ezra Walian Bali United Gaet Pemain Malaysia! Eks Persib Bojan Malisic ke Badak

Pemerintah diminta untuk hati-hati menarik data. Jangan sampai kata dia, data 24,4 juta pelanggan yang subsidinya ditarik ternyata tidak valid. 

Apalagi, kata dia, saat ini masyarakat sudah cukup terbebani dengan biaya kebutuhan hidup lainnya.

Bila data tersebut tidak valid, maka keputusan mencabut subsidi listrik justru akan menambah beban rakyat.

"Kondisi ekonomi masyakarat sendiri kan sedang sulit juga jadi jangan malah beban itu ditambah dengan penghilangan subsidi," kata Marwan.

Sebelumnya pemerintah juga mendapatkan kritik tajam karena berencana menaikan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)BPJS Kesehatan oleh DPR.

Presiden Joko Widodo diingatkan bahwa kenaikan biaya yang ditanggung langsung masyarakat akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya.

"Jangan sampai kanaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama," ujar Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi saat rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Senin (2/9/2019).

Pemerintah diminta lebih peka terhadap rakyat sebelum mengambil keputusan menaikan biaya-biaya yang akan berdampak langsung kepada masyarakat.(*)

Berita Terkini