Baca tanpa iklan
TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA - Pemerintah berencana membangun 10 juta sambungan rumah tangga air bersih di seluruh wilayah Indonesia dalam lima tahun ke depan.
Menteri PPN/Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro mengungkapkan hal itu usai menghadiri rapat yang dipimpin Wakil Presiden RI Jusuf Kalla, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (8/4/2019).
Baca: Rayakan HUT ke-2 Korps Sabhara, Kapolres Enrekang: Makin Kompak
Selain Bambang Brodjonegoro, rapat yang dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Wakil Menteri Keuangan Mardiasmo, Sekjen Kemendagri, dan Ketua Umum Persatuan Perusahaan Air Minum Seluruh Indonesia (Perpamsi) Haris Yasin Limpo.
Bambang mengatakan, program tersebut akan menjadi bagian rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) 2020-2024.
Menurutnya masih minimnya akses air bersih atau air minum layak yang hanya sekitar 68 persen saat ini dan baru 20 persen yang melalui pipa, mendasari pembangunan 10 juta sambungan air bersih tersebut.
Baca: Drone Segera Gantikan Ojek Angkut Alkes ke Puskesmas Terpencil di Sulsel
Pemerintah akan memulai dengan fokus memperbaiki air baku seperti bendungan-bendungan yang tersebar di berbagai tempat Indonesia, perbaikan sungai-sungai tercemar, perbaikan maupun membangun baru sistem penyediaan air minum (SPAM).
Selain dari pemerintah melalui Kementerian PUPR, pembangunan SPAM juga akan melibatkan pihak swasta.
Sementara itu, Ketua Umum Perpamsi yang juga Dirut PDAM Makassar, Haris Yasin Limpo mengatakan, pembangunan akses air bersih tersebut akan melibatkan beberapa pihak.
"Kesimpulannya akan direncanakan pembangunan acces air bersih layak minum yang merupakan investasi, dengan melibatkan semua pihak yang terkait mulai dari tingkat pusat, pemerintah daerah dan PDAM di daerah kabupaten kota," kata Haris kepada Tribun Timur usai menghadiri rapat tersebut.
Baca: VIDEO: KPU Mamuju Kebut Pengepakan Surat Suara Pemilu 2019
"Untuk target 10 juta sambungan sampai dengan 5 tahun ke depan dimulai dari persiapan air baku, SPAM, distribusi dan sambungan ke masyarakat," sambung Haris.
Lanjut Haris, rencana tersebut akan dihitung dan diatur strateginya oleh Menteri Perncanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, beserta semua yang terlibat, termasuk melibatkan para bupati/wali kota.
"Nanti akan dikeluarkan aturan tentang keterlibatan daerah dalam memberikan perhatian dan anggaran. Direncanakan tahun depan dengan melibatkan pemerintah pusat, daerah, PDAM dan swasta untuk kerja sama tersebut," jelasnya.
Baca: Sekretariat Organda Diserang di BTN Asal Mula, Kapolrestabes Makassar Jenguk Kakek Terkena Busur
Menurut Haris, pemikiran Wakil Presiden RI terhadap akses air bersih yang masih kurang dan tidak kompetitif tarifnya, sehingga dirasa perlu untuk perencanaan meyeluruh dalam pembangunan akses air bersih.
Haris bahkan mengungkapkan, Wapres JK sempat berkelakar dalam forum itu, yang menyebut Ia lebih senang mandi di Makassar dibanding Jakarta.
Baca: Ramai Presiden Turki Erdogan Salam Prabowo - Sandi Ternyata Hoax, Ini Sumber Fotonya Siapa Sebar?
"Salah satu yang disampaikan pak wapres bahwa beliau kalau mandi lebih nyaman di Kota Makassar dibanding di Jakarta karena airnya baik," pungkasnya.