Lambang Kejaksaan Dicopot! Massa LAP Geruduk Kejati Sulsel Soal Korupsi Pokir DPRD Bone

"Jadi kenapa lambat karena jumlah kegiatannya yang begitu banyak," lanjutnya.

Hari ini, kata Soetarmi, telah berlangsung pemeriksaan dua mantan pejabat Bone.

Keduanya adalah mantan PJ Bupati Bone inisial AI dan mantan Sekda Bone.

"Hari ini masih dalam proses pemeriksaan, diatas itu kami masih periksa mantan sekda Kabupaten Bone dan mantan PJ Bupati," ucapnya 

Olehnya itu, Seotarmi pun meminta massa aksi untuk bersabar mengikuti rangkaian penyelidikan Kejati Sulsel.

"Jadi mohon kesabaran dari massa aksi sekalian karena permintaan keterangan, klarifikasi masih sementara berjalan," terang Soetarmi.

Sementara itu, Ketua Umum Laskar Arung Palakka (LAP), Andi Muhammad Akbar mengatakan, dugaan korupsi Pokir DPRD itu telah menyebabkan Bone defisit anggaran hingga Rp300 milliar.

Akibat defisit itu pulalah, sehingga Pemuda Bone menaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang memicu reaksi penolakan masyarakat Bone.

"Kenapa pemerintah menaikkan pajak PBB-nya, karena Pemda Bone menanggung beban APBD di tahun 2025 itu, Rp300 milliar defisitnya," ucap Andi Muhammad Akbar.

Akibat lain dari defisit anggaran itu, tunjangan guru di Bone kata dia tidak dibayarkan.

"Kedua tunjungan profesi guru senilai 34 miliar itu tidak dibayarkan. Padahal pusat sudah mengirimkan dananya pada tahun 2024 bulan Desember," bebernya.

Olehnya itu, ia pun meminta seluruh pihak yang terlibat dalam dugaan rasua tersebut diperiksa.

Berikut tujuh poin tuntutan LAP;

1. Agar melakukan langkah-langkah penyelidikan hukum terkait dengan adanya laporan dan temuan BPK RI kerugian negara dari hasil investigasi secara tuntas bahwa banyak proyek kami temukan adanya jual beli proyek dengan fee 20 persen oleh anggota DPRD Bone kepada kontraktor yang ditunjuk langsung mengerjakan proyek Pokir.

2. Meminta kepada Kajati Sulsel untuk memeriksa eks PJ Bupati Bone 2023-2024.