DPRD Makassar: Jabatan Ketua RT/RW Jangan Jadi Ladang Pungli 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Legislator DPRD Kota Makassar Andi Hadi Ibrahim Baso mengingatkan, jabatan Ketua RT/RW jangan disalahgunakan. 

Anggota DPRD Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini mewanti-wanti agar Ketua RT/RW tak melegalkan praktik pungutan liar (pungli). 

RT/RW memang berkewajiban melayani masyarakat tanpa menagih dan berharap imbalan

"Kita tidak mau ada pungli, proses untuk pengurusan di tataran RT/RW itu gratis," tegas Andi Hadi Ibrahim Baso, Jumat (22/8/2025). 

Kata Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan ini, RT/RW merupakan perpanjangan tangan pemerintah. 

Tugas mereka memastikan masyarakat terlayani dengan mudah dan cepat. 

"RT Rw ini perpanjangan tangan dari pemerintah, kapan pelayanan di akar rumput bagus maka insyallah kita jadi kota dengan pelayanan terbaik," tuturnya. 

Jika RT/RW melegalkan pungli maka dipastikan layanan masyarakat di tingkat bawah akan tersendat. 

RT/RW memiliki insentif, kerja-kerja mereka diapresiasi pemerintah dengan insentif setiap bulan. 

"Jadi tidak ada alasan RT/RW mempersulit masyarakat, jangan coba-coba melegalkan pungli," tegas Andi Hadi lagi. 

"Siap-siap dapat sanksi kalau berani pungli," sambungnya. 

Warga Diminta Bersabar 

Pemilihan Ketua RT/RW masih berkutat pada perampungan regulasi. 

Masyarakat diharap bersabar, regulasi pemilihan Ketua RT/RW ini sisa menunggu persetujuan wali kota. 

Kata Andi Hadi pemerintah Kota Makassar harus menelaah baik peraturan wali kota (perwali) tersebut. 

"Karena itu kami minta kesabaran ketua RT karena anggaran juga akan disiapkan di perubahan APBD," ujannya. 

Andi Hadi menekankan, sosialisasi pemilihan Ketua RT harus sampai dengan baik ke masyarakat. 

Pemerintah kecamatan dan kelurahan punya andil untuk memastikan itu. 

"Perlu memang ada sosialisasi, kita tidak ingin tergesa-gesa , kalau tergesa hasilnya tidak bagus, itu akan rentan terjadi keributan," tutup Andi Hadi. (*)