Solidaritas Gerakan Tolak Tarif PBB-P2 Pati dan Bone, Mahasiswa Makassar Macetkan Jl Sultan Alauddin

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Belasan mahasiswa berunjuk rasa di pertigaan Jl AP Pettarani-Jl Sultan Alauddin, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar, Rabu (20/8/2025) sore.

Demo terkait penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) ini di sejumlah daerah itu, diwarnai aksi bakar ban.

Akibatnya, kemacetan panjang tidak terhindarkan.

Antrean panjang kendaraan dari arah Unismuh mengular panjang hingga ke depan Lapas Makassar.

Bahkan, salah satu pengendara mengatakan, dirinya terjebak macet mulai dari depan Kampus Unismuh.

"Panjang macet, mulai dari Unismuh tadi," ucapnya berbalik arah di jalur U-turn pertigaan Jl AP Pettarani-Jl Sultan Alauddin.

Tidak hanya itu, atrean panjang kendaraan juga terjadi di Jl AP Pettarani dari arah Fly Over akibat aksi di ujung jalan ini.

Kondisi itu diperparah dengan volume kendaraan yang meningkat di jam pulang kantor.

Dalam demo itu, mahasiswa membentangkan spanduk bergambar tikus berdasi.

Baca juga: 54 Pendemo PBB-P2 di Bone Ditangkap, Polisi Panggil Orang Tua

Mereka menamakan diri Kesatuan Rakyat Menggugat (Keramat).

Kordinator lapangan, Jimmy Saputra mengatakan, aksinya merupakan bentuk solidaritas terhadap perjuangan rakyat Pati dan Bone menolak kenaikan PBB.

"Dari Kota Makassar, kami juga menyerukan penolakan kenaikan PBB dan bentuk solidaritas yang terjadi di Pati dan di Bone," kata Jimmy Saputra.

Menurutnya, persoalan kenaikan pajak yang menuai banyak penolakan harus disikapi serius pemerintah pusat.

Olehnya itu, ia meminta Presiden Prabowo Subianto turun tangan mengatasi persoalan tersebut.

"Kami mendesak presiden Prabowo agar menekan pemerintah daerah untuk tidak menaikkan pajak PBB," jelasnya.

Pada kesempatan itu, Jimmy Cs juga menyerukan Reformasi Jilid 2.

Alasannya, banyak persoalan bangsa saat ini belum mampu dituntaskan oleh pemerintah.

"Alasan kami itu karena melihat hari ini banyak persoalan persoalan yang kemudian tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah," jelasnya.

Selain persoalan kenaikan pajak, unjuk rasa dikawal sejumlah personel Polsek Tamalate ini, juga menyoroti sejumlah persoalan lainnya.

Baca juga: Didemo Ribuan Warga Terkait Tarif PBB-P2 Bupati Bone Andi Asman Sulaiman Tak Nampakkan Diri

Total ada 14 poin tuntutan disuarakan dalam pernyataan sikap mereka;

Diantaranya, tolak RUU KUHAP, tolak RUU TNI, tolak RUU Polri, Tuntaskan Kasus Pelanggaran HAM masa lalu.

Kemudian, mahasiswa juga meminta agar pemerintah mencabut Omnibuslaw, tolak kenaikan PBB, wujudkan pendidikan gratis dan sahkan RUU Perampasan Aset.(*)