Honorer R4 Kota Makassar Harap Diakomodir sebagai PPPK Paruh Waktu

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) diminta melaporkan kondisi tenaga non ASN yang tidak aktif, berkinerja buruk maupun meninggal dunia. 

Kategori tersebut tidak kan dimasukkan dalam  pengusulan formasi paruh waktu.

Kepala Inspektorat Kota Makassar, Andi Asma Zulistia Ekayanti mengatakan, ada beberapa kategori yang dapat diusulkan menjadi PPPK paruh waktu. 

Pertama, Pegawai non ASN yang terdaftar dalam database BKN yang telah mengikuti seleksi CPNS Tahun tahun anggaran 2024 namun tidak lulus.

Kedua, pegawai non-ASN yang terdaftar dalam pangkalan data (database) honorer pada Badan Kepegawaian Negara (BKN) yang telah mengikuti seluruh tahapan seleksi PPPK 2024, tetapi tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan;

Ketiga, pelamar yang telah mengikuti seluruh tahapan PPP yang dibiarkan namun tidak dapat mengisi lowongan kebutuhan. 

"Jadi ada benang merah yang harus kita tangkap disini adalah mengisi lowongan kebutuhan, tentu kita harus memperhatikan kebutuhan dari OPD kembali," ujarnya. 

Kemudian Kementerian Pendayagunaan dan Aparatur Negara (MenPANRB) juga menentukan urutan prioritas pengangkatan PPPK. 

Antara lain non ASN terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja, serta non ASN tidak terdaftar dalam database BKN dan aktif bekerja paling sedikit 2 tahun terakhir secara terus menerus. 

Prioritas terakhir adalah lulusan pendidikan profesi guru (PPG) yang terdaftar pada pangkalan data kementerian. 

Di sisi lain, perlu kajian koordinasi dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) agar pengangkatan paruh waktu tidak memberatkan belanja daerah. 

"Kita tentu harus memperhatikan itu semua, jadi dalam kesempatan ini mungkin mengingatkan teman teman BKD untuk senantiasa berkoordinasi dengan TAPD terkait kemampuan keuangan daerah kita," ujarnya. 

"Ketika teman-teman dianggarkan jalur PPPK paruh waktu maka terjadi lonjakan anggaran yang cukup luar biasa untuk penggajiannya," sambungnya. 

Munafri Tekankan Prinsip Transparan dalam Pendataan Honorer Paruh Waktu 

Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menekankan pentingnya transparansi dalam pendataan PPPK Paruh Waktu.