Honorer R4 Kota Makassar Harap Diakomodir sebagai PPPK Paruh Waktu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Aliansi Honorer R4 atau honorer tak terdata di BKN mempertanyakan statusnya kepada Pemerintah Kota Makassar. 

Mereka memperjuangkan agar bisa diakomodir sebagai honorer paruh waktu. 

Hal ini disampaikan saat audiensi bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balaikota Jl Jenderal Ahmad Yani, Selasa (12/8/2025). 

Ketua Aliansi Honorer R4 Pemkot Makassar, Muhammad Rivaldi Pratama menyampaikan, honorer R4 diharapkan menjadi bagian PPPK Paruh waktu. 

Berdasarkan audiensi DPP Honorer R4 dengan Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, kebijakan paruh waktu untuk R4 dikembalikan ke pemerintah daerah masing-masing. 

Untuk itu, mereka hadir untuk mengawal agar Pemkot juga memperhatikan honorer R4. 

"Info terkini BKPSDMD, kami sudah masuk ke tahap pengusulan namun ini yang harus kita kawal sampai ke titik dimana kami sudah harus lakukan pengisian DRH," ujarnya. 

Ia memahami, tak semua R4 bisa diakomodir, makanya ada evaluasi yang dilakukan  Pemkot untuk mendeteksi keaktifan honorer R4. 

Ia harap Pemkot mengedepankan transparansi dalam proses tersebut. 

Apalagi, berdasarkan surat edaran KemenPANRB, batas waktu pengusulan paruh waktu berakhir pada 20 Agustus. 

Adapun jumlah honorer R4 Pemkot Makassar sebanyak 3.318.

Rinciannya 3.129 tenaga teknis, 125 guru, dan 64 tenaga kesehatan. 

Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi BKPSDMD Kota Makassar Muhammad Ilham Rasul menyampaikan, BKPSDMD Makassar sedang mengusulkan penetapan formasi ke KemenPANRB. 

"Untuk R2, R3, dan R4, ini sekarang sudah berproses. Jadi nama-nama, teman-teman sekalian sudah muncul di sistem pendataan BKN yang kemudian saat ini akan diusulkan untuk ditetapkan formasi ke Kementerian PANRB," jelas Ilham Rasul. 

Setelah proses pendataan formasi muncul di sistem BKN oleh KEMENPAN-RB, selanjutnya dijadwalkan untuk pengisian DRH atau daftar di riwayat hidup.