Tomat Biang Kerok, Sulsel Inflasi 0,61 Persen pada Juli 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat Sulawesi Selatan (Sulsel) mengalami inflasi month to month (mtm) atau bulan ke bulan sebesar 0,61 persen pada Juli 2025.

Sementara secara year on year (yoy) atau tahun ke tahun, Sulsel mengalami inflasi sebesar 3,05 persen.

Sedangkan jika dilihat dari tahun kalender atau Juli 2025 terhadap Desember 2024 tercatat Sulsel inflasi 2,46 persen.

Kepala BPS Sulsel, Aryanto menyebut penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara bulan ke bulan kelompok pengeluaran makanan, minuman dan tembakau dengan andil 0,60 persen.

“Sementara komoditas penyumbang utama inflasi adalah tomat sebesar 0,37 persen,” sebut Aryanto, dalam konferensi pers melalui YouTube BPS Sulsel, Jumat (1/8/2025).

Adapun penyumbang utama inflasi Juli 2025 secara tahun ke tahun meliputi kelompok makanan, minuman dan tembakau dengan andil 1,61 persen. 

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini tomat sebesar 0,43 persen.

Baca juga: Inflasi Juni Dipicu Harga Beras Naik, Disperindag Makassar Turun Tangan

Lalu kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya dengan andil 0,77 persen.

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah emas perhiasan sebesar 0,61 persen.

Kemudian kelompok penyediaan makanan dan minuman/restoran dengan andil 0,24 persen

Komoditas penyumbang utama inflasi pada kelompok ini adalah ayam goreng sebesar 0,04 persen.

Pengamat: Masih dalam Batas Wajar

Pengamat Ekonomi dari Universitas Bosowa (Unibos), Lukman menilai angka inflasi 0,61 persen pada Juli 2025 masih terjaga.

“Ini relatif moderat dan masih dalam batas wajar,” kata Lukman, saat dihubungi Tribun-Timur.com, Jumat (1/8/2025).

Lukman menjelaskan, pemerintah dan Bank Indonesia dapat menggunakan kebijakan moneter dan fiskal untuk mengendalikan inflasi.

Seperti menaikkan suku bunga atau mengurangi pengeluaran pemerintah.

Peningkatan produktivitas dan efisiensi produksi juga dinilai dapat membantu mengurangi biaya produksi dan harga jual barang dan jasa.

Pemerintah juga dapat melakukan pengawasan harga untuk mencegah kenaikan harga yang tidak wajar dan memastikan ketersediaan barang dan jasa.

“Berdasarkan hal tersebut dengan analisis, angka inflasi 0,61 persen pada Juli 2025 masih relatif kecil dan dapat diantisipasi dengan kebijakan yang tepat,” kata Lukman.(*)