Wamendagri Bima Arya: Tidak Ada Sistem Pemilu yang Sempurna

“Jangan sampai tergoda mengarah ke sistem parlementer, sistem federal, atau multipartai ekstrem," kata dia.

Lanjut Bima Arya, saat ini belum adanya regulasi yang secara khusus mengatur kekuasaan eksekutif di Indonesia.

“Masalahnya, meski kita sudah memilih sistem presidensial, kita belum punya Undang-Undang Kepresidenan. Ini ironi," jelasnya.

"Negara sebesar ini, tapi belum punya payung hukum untuk mengatur kekuasaan eksekutif secara rinci dan tegas," tambah dia.

Dosen Ilmu Politik FISIP Universitas Hasanuddin (Unhas), Prof Muhammad, meminta kepada masyarakat untuk menyikapi keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) secara tenang dan bijak. 

Ia menilai, keputusan MK harus dilihat sebagai bagian dari dinamika politik yang wajar dalam sistem demokrasi.

"Negara kita punya mekanisme kontrol dan saling mengawasi antar lembaga,” katanya.

Prof Muhammad mengaku jika, peristiwa politik seperti keputusan MK adalah hal yang alami. 

Menurutnya, sistem pemilu harus dijauhkan dari potensi korupsi. Penyelenggara pemilu seperti KPU harus memiliki kapasitas dan integritas yang mumpuni.

“Sistem pemilu kita jangan sampai jadi lahan korupsi. Beban kerja KPU juga berat. Harus punya kapasitas, kemampuan, dan integritas tapi integritas itu harus diuji bukan cuma klaim semata,” ungkapnya.

Ia menilai, meskipun konstitusi Indonesia telah mengatur prinsip-prinsip demokrasi, pelaksanaannya sering kali belum optimal. 

Bahkan, kata dia, pemilu sering diwarnai dengan dinamika negatif.

Untuk itu, ia menekankan pentingnya regulasi yang jelas dan tegas dalam sistem politik dan pemilu.

“Kita butuh regulasi yang jelas dan tegas. Nanti akan ada empat indikator regulasi yang baik tidak multitafsir, tidak tumpang tindih, tidak ada kekosongan hukum, dan yang paling penting bisa dilaksanakan,” jelasnya.(*)