119.816 Warga Makassar Sudah Terima BSU 2025, Termasuk Pegawai Non-ASN-Kader Posyandu

Khususnya pekerja berpenghasilan rendah.

“Ini bentuk bantuan bagi masyarakat untuk menopang ekonomi. Kami memastikan distribusi BSU berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan,” ujarnya.

Pemkot Makassar, kata Munafri, berkomitmen memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan mitra BUMN agar manfaat BSU dirasakan masyarakat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba menambahkan, pegawai non-ASN Pemkot terdaftar penerima BSU karena telah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 132.668 penerima, rinciannya antara lain: 11.815 pegawai non-ASN, 6.107 kader posyandu, 6.004 RT/RW, 5.750 pekerja keagamaan, dan 36.036 penyelenggara pemilu.

Dirut Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyatakan, data penerima telah melalui proses verifikasi ketat menjamin keabsahan.

“Kami bekerja sama dengan Kemnaker dan Pos Indonesia agar bantuan hanya diterima peserta memenuhi syarat dan belum menerima bantuan lain,” katanya.

BSU 2025 tak sekadar transfer dana, tapi simbol kehadiran negara di masa sulit. 

Dengan kolaborasi kuat lintas lembaga, BSU diharapkan mampu menjaga daya beli dan menjadi bantalan sosial efektif.(*)