119.816 Warga Makassar Sudah Terima BSU 2025, Termasuk Pegawai Non-ASN-Kader Posyandu

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kementerian Ketenagakerjaan mencatat 132.668 warga Makassar sebagai penerima Bantuan Subsidi Upah (BSU) 2025.

Dari jumlah itu, 119.816 penerima atau 90,31 persen telah menerima bantuan. 

Menteri Ketenagakerjaan RI Yassierli menyampaikan, total target penerima BSU di Sulsel sebanyak 320.466 orang.

Penyaluran dilakukan bertahap periode Juni–Juli. 

Penerima memperoleh Rp600 ribu per bulan melalui Himbara atau PT Pos (tidak memiliki rekening Himbara)

Menaker Yassierli meninjau proses penyaluran di Kantor Pos Makassar, Jl Slamet Riyadi, Sabtu (26/7/2025).

"Penyaluran kami pastikan langsung, tepat waktu, dan tepat sasaran kepada pekerja yang paling membutuhkan," ujar Yassierli.

BSU 2025 menyasar pekerja berupah di bawah Rp3,5 juta. 

Program ini bagian dari perlindungan sosial pemerintah menjaga daya beli dan mendukung pemulihan ekonomi nasional.

Hingga 26 Juli 2025, dari total 5.738.737 alokasi penerima dengan anggaran Rp3,44 triliun, telah tersalur ke 4.511.020 penerima. 

Total penyaluran mencapai Rp2,71 triliun atau 78,61 persen dari target nasional.

Masih tersisa 1.227.717 penerima dengan nilai Rp736,63 miliar akan disalurkan bertahap melalui jaringan PT Pos Indonesia di seluruh Indonesia.

Yassierli memastikan penyaluran BSU rampung 100 persen pada akhir Juli.

Peninjauan dihadiri Dirut Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro, Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Dirut PHI BPJS TK Putri Anggoro, Direktur Bisnis Jasa Keuangan PT Pos Haris, serta Wakil Wali Kota Makassar Aaliyah Mustika Ilhan.

Munafri menilai BSU bukan sekadar bantuan sementara, tapi upaya menjaga daya beli masyarakat.

Khususnya pekerja berpenghasilan rendah.

“Ini bentuk bantuan bagi masyarakat untuk menopang ekonomi. Kami memastikan distribusi BSU berjalan lancar, tepat sasaran, dan transparan,” ujarnya.

Pemkot Makassar, kata Munafri, berkomitmen memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan mitra BUMN agar manfaat BSU dirasakan masyarakat.

Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kota Makassar Nielma Palamba menambahkan, pegawai non-ASN Pemkot terdaftar penerima BSU karena telah diikutkan BPJS Ketenagakerjaan.

Dari 132.668 penerima, rinciannya antara lain: 11.815 pegawai non-ASN, 6.107 kader posyandu, 6.004 RT/RW, 5.750 pekerja keagamaan, dan 36.036 penyelenggara pemilu.

Dirut Umum BPJS Ketenagakerjaan Pramudya Iriawan Buntoro menyatakan, data penerima telah melalui proses verifikasi ketat menjamin keabsahan.

“Kami bekerja sama dengan Kemnaker dan Pos Indonesia agar bantuan hanya diterima peserta memenuhi syarat dan belum menerima bantuan lain,” katanya.

BSU 2025 tak sekadar transfer dana, tapi simbol kehadiran negara di masa sulit. 

Dengan kolaborasi kuat lintas lembaga, BSU diharapkan mampu menjaga daya beli dan menjadi bantalan sosial efektif.(*)