Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

SPMB 2025

858 Kuota SMP di Makassar Kosong, 20 Sekolah di Makassar Masih Buka Pendaftaran 

Ketua Komisi D DPRD Makassar Ari Ashari Ilham mengatakan, kendala tidak terpenuhinya kuota tersebut karena akses sekolah dari rumah siswa cukup jauh. 

Penulis: Siti Aminah | Editor: Alfian
Humas Pemkot Makassar
PENERIMAAN SISWA - Legislator Komisi D Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar pertemuan bersama Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin di Balaikota Makassar Jl Jenderal Ahmad Yani, Kamis (24/7/2025). 

Legislator Nasdem Makassar ini mengapresiasi Munafri dan Aliyah atas langkah-langkah jangka pendek yang disiapkan. 

Ia harap, solusi jangka panjang juga dilakukan agar masalah ini tidak terjadi setiap tahunnya. 

"Apakah kita akan melakukan regrouping sekolah SD, karena SD di Makassar itu 300 sekian, sementara SMP-nya 55
Sehingga memang tidak bisa menampung semua," tuturnya. 

Masalah Dapodik 

Munafri mengakui, masih banyak siswa yang belum tertampung di sekolah negeri meski banyak kuota yang masih kosong. 

Ia ragu untuk mengakomodir seluruh siswa tersebut ke sekolah yang berada di wilayah padat penduduk, apalagi jika kuotanya sudah penuh. 

Masalah siswa ilegal tak terdaftar dalam data pokok pendidikan (dapodik) dikhawatirkan terulang. 

Diketahui, pada 2024 lalu, seribu lebih siswa di 16 sekolah terdeteksi tidak terdaftar dalam dapodik. 

Itu dikarenakan, sekolah-sekolah favorit menerima siswa diluar dari kuota rombongan belajar (rombel). 

"Kita harapkan supaya tidak terulang lagi peristiwa anak-anak tanpa dapodik, ini yang kita maksimalkan sehingga dalam proses ini kita harap ada jalan keluar," ucap Munafri Arifuddin

Melalui Dinas Pendidikan, Pemkot telah mengusulkan penambahan kuota rombel, dari 32 menjadi 40 untuk sekolah yang banyak peminat. 

Namun pemkot masih menunggu respon dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. 

"Kita harapkan itu disetujui supaya residu ini tidak terlalu banyak kecuali di sekolah-sekolah yang sudah padat, tidak mungkin lagi (diterima)," kata Munafri. 

Munafri Arifuddin menekankan pentingnya penataan sistem zonasi dan kuota sekolah secara adil.

Sembari menunggu respon Kementerian, Dinas Pendidikan harus mengoptimalkan pemanfaatan sekolah-sekolah yang selama ini kurang diminati, sekaligus membuka peluang kerja sama dengan sekolah swasta sebagai alternatif solusi.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved