Nurdin Halid: Koperasi Merah Putih Sejalan Ekonomi Pancasila UUD 1945

TRIBUN-TIMUR.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI, Nurdin Halid, menyambut baik peluncuran program 80.000 Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdeskel MP) oleh Presiden Prabowo Subianto.

Peluncuran ini berlangsung di Desa Bentangan, Wonosari, Klaten, Jawa Tengah, pada Senin (21/7/2025).

Menurut Nurdin Halid inisiatif tersebut merupakan langkah strategis dalam mewujudkan Asta Cita, visi pembangunan Presiden Prabowo yang berujung pada terwujudnya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Legislator senior Golkar itu menegaskan, koperasi bagi Bangsa Indonesia adalah sistem ekonomi sekaligus sistem nilai.

Nilai-nilai kesetaraan, keadilan, kebersamaan/persatuan, musyawarah-mufakat dalam Pancasila adalah juga nilai-nilai yang menjadi jatiditi koperasi.

Koperasi, kata Nurdin, mencerminkan ideologi Pancasila, terutama sila kedua dan sila kelima, yang menekankan keadilan sosial dan kemanusiaan.

“Koperasi adalah bentuk nyata Ekonomi Pancasila. Ekonomi Konstitusi. Instruksi Presiden untuk membentuk Koperasi Merah Putih sudah tepat karena merupakan implementasi dari Pasal 33 ayat 1 UUD 1945. Dengan dan melalui koperasi, kita mempraktekkan nilai-nilai dalam Pancasila. Itulah ekonomi Pancasila berdasarkan Konstitusi Pasal 33,” kata Nurdin Halid dalam keterangan, Selasa (22/7/2025).

Selain berbasis nilai, Nurdin menjelaskan bahwa koperasi sebagai sistem sekaligus lembaga usaha ekonomi yang tepat bagi Indonesia karena koperasi berbasis komunitas dan menjadi model pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.

Baca juga: Kadin Sulsel Yakin 80 Ribu Koperasi Merah Putih Jadi Motor Ekonomi Daerah

Masyarakat di akar rumput yang hidup di 80 ribu desa dan kota akan diberdayakan oleh Koperasi MP karena mereka memiliki produk pertanian, peternakan, perikanan, kerajinan lokal, UMKM pengolahan makanan, kuliner, dan lain-lain.

“Jadi, kami di Komisi VI mendukung penuh Kopdeskel MP ini dan berkomitmen untuk memperkuat ekosistem koperasi melalui dukungan regulasi, pembiayaan, pelatihan manajerial, dan integrasi ke rantai pasok nasional,” kata Nurdin.

Belajar dari Kegagalan KUD

Nurdin mengingatkan, koperasi sesuai jati dirinya harus dibangun berdasarkan partisipasi anggota dan berorientasi pada pelayanan terhadap usaha anggota.

Kopdeskel MP tidak berorientasi pada untung (bagi lembaga koperasi), tetapi berorientasi pada kesejahteraan anggota. 

“Jangan sampai, Kopdeskel hanya sekadar menjalankan kebijakan pemerintah. Kita harus belajar dari sejarah. Di era Orde Baru, KUD sukses jangka pendek swasembada beras tetapi gagal menjadi pelaku ekonomi desa karena terlalu instruktif. KUD gagal karena tidak independen dan hanya menjalankan program pemerintah,” ujar Nurdin Halid, penulis Buku Koperasi Pilar Negara.

Karena itu, Nurdin sepakat Koperasi Desa Merah Putih tidak memakai dana APBN.