Guru Besar Unhas Kecewa Cara Pemerintah Atas Lonjakan Harga Beras

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pengamat Kebijakan Publik Unhas Prof Sangkala menyoroti kenaikan harga beras di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Harga beras premium saat ini melonjak dari Rp13 ribu per Kilogram menjadi Rp17 ribu.

Prof Sangkala mengatakan, dalam kondisi seperti ini, masyakarat yang akan terdampak.  

Sehingga perlunya responsif dari pemerintah untuk memastikan persoalan tersebut dapat diatasi. 

"Seharusnya lebih cepat respon, responsif itu kan. Cepatan untuk merespon peristiwa yang terjadi di daerah karena sudah terungkap bahwa ada oplosan dan sebagainya," katanya, Selasa (22/7/2025).

"Karena yang dirugikan itu kan masyarakat. Nah, tugas mereka itu kan menindungi masyarakat," tambah dia.

Baca juga: Harga Beras Melonjak, Pengamat Nilai Ada Pemain di Dalamnya

Kondisi harga beras yang mengalami lonjakan dan adanya dugaan beras beras oplosa terjadi karena ada dugaan pihak-pihak tertentu ikut memanfaatkan.  

Sehingga, kata dia, peran Pemerintah dan Bulog sangat dibutuhkan untuk mengatasi hal tersebut.

"Iya kan tugas pemerintah kalau tidak stabil kan dan Bulog intervensi di lapangan. Soalnya kalau oplosan kan berarti ada kecurangan, kan. Ada mafianya di situ," ungkapnya.

Menurutnya, pemerintah harusnya menjamin kesejahteraan masyarakat.  

Salah satunya dengan responsif agar tidak membiarkan masalah terus terjadi di tengah masyarakat.  

"Nah, itu dia, itu yang kurang responsif kan. Kalau katanya pemerintahnya, kalau pemerintahnya yang baik kan harus akuntabel, transparan. Akuntabel itu berarti harus tertanggung jawab sama masyarakat," ujarnya. 

Olehnya itu, Gubernur, kata dia, harus responsif dengan persoalan beras yang dihadapi masyarakat.  

"Pemprov Sulsel kan ada instrumennya, apalagi terjadi di wilayahnya, harus berkoordinasi dengan kaupaten kota. Supaya jangan dibuat berlarut. Karena ini masyarakat membeli sesuatu yang tidak sesuai dengan kualitas," jelasnya

"Kan begini, budayanya pemerintah itu berpadu pada perintah atas. Kalau misalnya tidak perintah, ya tidak bergerak juga. Makanya itu membutuhkan responsifitas daripada Kepala Daerah itu diwujudkan dalam bentuk instruksinya," tambah dia.