Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Anggaran Makan Bergizi Gratis Sulsel Bisa Dipakai Bangun 27 Stadion

Suardi Samiran menyebut anggaran tersebut untuk membackup 828 dapur MBG di Sulsel dalam 10 bulan operasional.

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM
ANGGARAN MBG - Ilustrasi Stadion Bj Habibie dan aktivitas siswa menyantap Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sulsel. Anggaran MBG di Sulsel mencapai Rp8,2 triliun jika dialihkan bisa membangun 27 stadion. 

Hal itu disampaikan oleh Deputi Bidang Penyediaan dan Penyaluran Badan Gizi Nasional (BGN), Brigjen (Purn) Suardi Samiran, saat ditemui di Hotel Novotel, Kota Makassar, Sabtu (19/7/2025).

Saat ini, jumlah dapur makan bergizi gratis di Sulsel sudah ada 76 dapur dan masih akan terus bertambah.

Dimana, target untuk jumlah dapur MBG di Sulsel sendiri sebanyak 828 dapur.

Dalam satu dapur terdapat 47 relawan yang bekerja untuk menyukseskan program prioritas Prabowo Subianto.

Ia mengatkan, total kebutuhan anggaran untuk 828 dapur MBG di Sulsel mencapai Rp8,2 triliun untuk setiap 10 bulan operasional.

“Kurang lebih satu tahun untuk 828 unit dapur di Sulsel itu anggarannya sekitar Rp8,2 triliun," katanya.

"Berapa APBD-nya Sulsel? Beda sedikit. Bayangkan, setiap hari itu Rp45 juta per dapur,” tambah dia.

Baca juga: Pembangunan Stadion Sudiang Masih dalam Tahap Penyusunan DED

Ia mengaku, setiap dapur MBG membutuhkan biaya sekitar Rp1 miliar per bulan. 

Jika dikalikan dengan 828 dapur dan dikonversi ke dalam 10 bulan operasional, maka totalnya mencapai Rp8,2 triliun.

Menurutnya, negara berkomitmen mendirikan 72 dapur dari total kebutuhan, yakni tiga dapur per kabupaten/kota di 24 daerah di Sulsel

Sementara sisanya, atau sebanyak 756 dapur, dibangun secara mandiri oleh pemerintah daerah atau pihak lain.

“Total 24 kabupaten/kota dikali tiga, 72 dapur dibangun oleh negara. Sisanya dibangun secara mandiri,” ungkapnya.

Namun, Suardi mengaku, pembangunan mandiri juga wajib mengikuti standar dan prosedur yang telah ditetapkan oleh BGN. 

Hal ini untuk memastikan kualitas layanan dan keberlanjutan program.

“Dalam pembangunan mandiri ini juga harus betul-betul memenuhi standar. Artinya, harus masuk ke portal, menentukan titiknya di mana, koordinatnya di mana, luasannya berapa. Baru ada persetujuan dari BGN untuk mulai membangun sampai mengisi,” jelasnya.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved