45 Ribu Ton Beras SPHP Wajib Edar di Sulsel hingga Desember 2025

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Beras program Stabiliasasi Pasokan Harga Pangan (SPHP) harus segera sampai di masyarakat.

Di tengah fluktuasi harga beras, SPHP jadi cara intervensi pemerintah menjaga ketersediaan dan stabilitas harga tetap terjangkau di masyarakat.

Plt Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel M Ilyas mengaku sebanyak 45 ribu stok beras SPHP harus cepat sampai ke pasaran.

Namun, intervensinya tidak sekaligus. Sebab harus menjaga stabilitas beras.

"Sudah (mulai disebar). Sebenarnya kan SPHP itu turun kan bulan Juli kemarin. Bulan Juli akhir lah ya. Sebenarnya baru satu bulan ini kita bergerak sebetulnya ya," jelas M Ilyas kepada Tribun-Timur.com pada Rabu (10/9/2025).

Beras SPHP bersumber dari Cadangan Beras Pemerintah (CBP). 

Kualitasnya setara dengan beras medium.

"45.000 ton itu kan harus habis di akhir Desember nanti. Itu selain beras bantuan pangan ke orang miskin ya yang kemarin saya sampaikan. Sudah itu sudah 100 persen sudah selesai," lanjutnya.

Di tengah penyaluran SPHP, pengawasan disebut Ilyas jadi perhatiannya,

Bukan hanya penyaluran hingga ke penjual, namun sampai ke konsumsen.

Ilyas mencontohkan adanya laporan mengenai keluhan kualitas beras SPHP di wilayah Luwu.

Tim Bulog pun turun menukar beras dengan kualitas lebih baik.

"Jadi kalau memang itu tidak bagus, langsung tinggal melaporkan ke Bulog, dikembalikan nanti, Dikembalikan ke Bulog. Itu sudah kita sampaikan ke Bulog. Tidak boleh menjual," ujar Ilyas.

Wakil Ketua DPRD Sulsel Yasir Mahmud ikut menekankan pengawasan melibatkan pemerintah, legislatif hingga media.

"Media juga harus membantu menyuarakan jika ada pihak-pihak yang bermain harga," tegas politisi Partai Gerindra itu.