Sekolah Rakyat Permanen Dapat Anggaran Rp200 Miliar dari APBN

“Nanti juga akan ada untuk SD dan SMP. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau nanti ada bangunan sekolah di Maros, apakah mereka akan dipindahkan atau tetap di Makassar, itu masih akan dibahas,” jelasnya.

Mantan Camat Cenrana ini menambahkan, saat ini baru ada dua kabupaten di Sulawesi Selatan lebih dulu menjalankan program Sekolah Rakyat.

“Baru ada Sidrap dan Bone yang punya Sekolah Rakyat. Kita di Maros baru memulai, tapi insyaallah menyusul,” ujarnya.

Terkait kriteria penerima manfaat, Suwardi mengatakan pihaknya merujuk pada data keluarga miskin ekstrem.

"Untuk masuk Sekolah Rakyat, kita ambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kategori desil 1 dan 2,” ungkapnya.

Sekolah Rakyat menerapkan konsep boarding school atau sekolah berasrama.

Dimana seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah.

“Biaya per anak itu bisa mencapai Rp48 juta per tahun. Semua sudah disiapkan, termasuk fasilitas asrama, makan, seragam, dan buku pelajaran,” terangnya.

Ia menyebutkan, anak-anak peserta program ini dipersiapkan untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung dan bebas dari tekanan ekonomi.

Selain menyekolahkan siswa, pemerintah daerah juga akan memberikan program pemberdayaan bagi orang tua siswa.

"Orang tuanya juga akan kita dampingi dan berdayakan, agar ekonomi keluarga bisa naik kelas dan mandiri,” tambahnya.

Saat ini, Pemkab Maros masih menjajaki rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah sendiri.

“Kami sudah mengusulkan untuk memakai lahan milik Kementerian Agama di Maros. Semoga bisa disetujui. Secara lisan, Pak Menteri sangat mendukung,” ujarnya.(*)