Sekolah Rakyat Permanen Dapat Anggaran Rp200 Miliar dari APBN

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBN untuk pembangunan sekolah rakyat permanen di setiap daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).

Ia mengatakan, saat ini program sekolah rakyat sudah mulai berjalan melalui tahapan simulasi, sebelum peluncuran resmi yang direncanakan pada akhir Juli 2025.

“Simulasi sudah dilakukan karena kontraknya memang sudah mulai sejak pertengahan Juli. Beberapa lokasi sudah memulai simulasi, seperti di Tahap 1A. Termasuk sekolah Nailah yang merupakan sekolah rintisan,” katanya.

Ia menyebutkan, sekolah rakyat permanen yang telah ditetapkan hingga saat ini baru dua lokasi, namun jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

“Sudah ada beberapa yang lolos seperti di Soppeng dan Wajo, juga beberapa lainnya seperti Luwu Utara dan Luwu Timur,” ujarnya.

Abdul Malik menngaku, setiap tahun pemerintah pusat hanya menetapkan 100 sekolah permanen dari sekitar 200 sekolah rintisan yang diusulkan.

“Target kita delapan sampai sepuluh lokasi bisa lolos menjadi permanen. Itu sudah luar biasa karena satu sekolah rakyat membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Semua anggarannya bersumber dari APBN dan disalurkan melalui BUMN,” ungkapnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel lebih proaktif untuk mendapatkan kesempatan tersebut.

“Semua kabupaten/kota di Indonesia saat ini berebut untuk mendapatkannya," jelasnya.

"Maka kita harapkan pemerintah daerah juga agresif, tidak hanya menunggu, tapi aktif mengajukan proposal dan menindaklanjutinya dengan serius agar bisa mendapatkan alokasi sekolah rakyat,” tambah dia.

Sementara itu, Sebanyak 38 siswa asal Kabupaten Maros diberangkatkan ke Makassar untuk mengikuti program Sekolah Rakyat, Rabu (16/7/2025).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maros, Suwardi Sawedi, mengatakan, pengiriman ini merupakan tahap awal untuk mendukung sekolah rintisan yang ada di Kota Makassar.

“Kita support sekolah rintisan yang ada di Makassar dengan mengirimkan 38 siswa jenjang SMA. Mereka sudah kami antar,” katanya.

Suwardi menyebutkan, ke depan program Sekolah Rakyat ini tidak hanya menyasar jenjang SMA, tapi juga jenjang SD dan SMP.

“Nanti juga akan ada untuk SD dan SMP. Kita lihat dulu perkembangannya. Kalau nanti ada bangunan sekolah di Maros, apakah mereka akan dipindahkan atau tetap di Makassar, itu masih akan dibahas,” jelasnya.

Mantan Camat Cenrana ini menambahkan, saat ini baru ada dua kabupaten di Sulawesi Selatan lebih dulu menjalankan program Sekolah Rakyat.

“Baru ada Sidrap dan Bone yang punya Sekolah Rakyat. Kita di Maros baru memulai, tapi insyaallah menyusul,” ujarnya.

Terkait kriteria penerima manfaat, Suwardi mengatakan pihaknya merujuk pada data keluarga miskin ekstrem.

"Untuk masuk Sekolah Rakyat, kita ambil dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), khususnya kategori desil 1 dan 2,” ungkapnya.

Sekolah Rakyat menerapkan konsep boarding school atau sekolah berasrama.

Dimana seluruh kebutuhan siswa ditanggung pemerintah.

“Biaya per anak itu bisa mencapai Rp48 juta per tahun. Semua sudah disiapkan, termasuk fasilitas asrama, makan, seragam, dan buku pelajaran,” terangnya.

Ia menyebutkan, anak-anak peserta program ini dipersiapkan untuk belajar dalam lingkungan yang mendukung dan bebas dari tekanan ekonomi.

Selain menyekolahkan siswa, pemerintah daerah juga akan memberikan program pemberdayaan bagi orang tua siswa.

"Orang tuanya juga akan kita dampingi dan berdayakan, agar ekonomi keluarga bisa naik kelas dan mandiri,” tambahnya.

Saat ini, Pemkab Maros masih menjajaki rencana pembangunan Sekolah Rakyat di wilayah sendiri.

“Kami sudah mengusulkan untuk memakai lahan milik Kementerian Agama di Maros. Semoga bisa disetujui. Secara lisan, Pak Menteri sangat mendukung,” ujarnya.(*)