Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Sekolah Rakyat Permanen Dapat Anggaran Rp200 Miliar dari APBN

Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar

Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Saldy Irawan
Tribun-Timur.com/Renaldi
SEKOLAH RAKYAT - Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (17/7/2025). Malik Faisal sebut anggaran untuk sekolah rakyat permanen sebesar Rp200 Miliar. 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBN untuk pembangunan sekolah rakyat permanen di setiap daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel).

Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).

Ia mengatakan, saat ini program sekolah rakyat sudah mulai berjalan melalui tahapan simulasi, sebelum peluncuran resmi yang direncanakan pada akhir Juli 2025.

“Simulasi sudah dilakukan karena kontraknya memang sudah mulai sejak pertengahan Juli. Beberapa lokasi sudah memulai simulasi, seperti di Tahap 1A. Termasuk sekolah Nailah yang merupakan sekolah rintisan,” katanya.

Ia menyebutkan, sekolah rakyat permanen yang telah ditetapkan hingga saat ini baru dua lokasi, namun jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.

“Sudah ada beberapa yang lolos seperti di Soppeng dan Wajo, juga beberapa lainnya seperti Luwu Utara dan Luwu Timur,” ujarnya.

Abdul Malik menngaku, setiap tahun pemerintah pusat hanya menetapkan 100 sekolah permanen dari sekitar 200 sekolah rintisan yang diusulkan.

“Target kita delapan sampai sepuluh lokasi bisa lolos menjadi permanen. Itu sudah luar biasa karena satu sekolah rakyat membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Semua anggarannya bersumber dari APBN dan disalurkan melalui BUMN,” ungkapnya.

Ia pun mendorong agar pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel lebih proaktif untuk mendapatkan kesempatan tersebut.

“Semua kabupaten/kota di Indonesia saat ini berebut untuk mendapatkannya," jelasnya.

"Maka kita harapkan pemerintah daerah juga agresif, tidak hanya menunggu, tapi aktif mengajukan proposal dan menindaklanjutinya dengan serius agar bisa mendapatkan alokasi sekolah rakyat,” tambah dia.

Sementara itu, Sebanyak 38 siswa asal Kabupaten Maros diberangkatkan ke Makassar untuk mengikuti program Sekolah Rakyat, Rabu (16/7/2025).

Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maros, Suwardi Sawedi, mengatakan, pengiriman ini merupakan tahap awal untuk mendukung sekolah rintisan yang ada di Kota Makassar.

“Kita support sekolah rintisan yang ada di Makassar dengan mengirimkan 38 siswa jenjang SMA. Mereka sudah kami antar,” katanya.

Suwardi menyebutkan, ke depan program Sekolah Rakyat ini tidak hanya menyasar jenjang SMA, tapi juga jenjang SD dan SMP.

Halaman
12
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved