Sekolah Rakyat Permanen Dapat Anggaran Rp200 Miliar dari APBN
Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar
Penulis: Renaldi Cahyadi | Editor: Saldy Irawan
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Pemerintah pusat mengalokasikan anggaran sebesar Rp200 miliar dari APBN untuk pembangunan sekolah rakyat permanen di setiap daerah di Sulawesi Selatan (Sulsel).
Hal itu diungkap oleh Kepala Dinas Sosial Sulsel, Abdul Malik Faisal, saat ditemui di Kantor Gubernur Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Kamis (17/7/2025).
Ia mengatakan, saat ini program sekolah rakyat sudah mulai berjalan melalui tahapan simulasi, sebelum peluncuran resmi yang direncanakan pada akhir Juli 2025.
“Simulasi sudah dilakukan karena kontraknya memang sudah mulai sejak pertengahan Juli. Beberapa lokasi sudah memulai simulasi, seperti di Tahap 1A. Termasuk sekolah Nailah yang merupakan sekolah rintisan,” katanya.
Ia menyebutkan, sekolah rakyat permanen yang telah ditetapkan hingga saat ini baru dua lokasi, namun jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah.
“Sudah ada beberapa yang lolos seperti di Soppeng dan Wajo, juga beberapa lainnya seperti Luwu Utara dan Luwu Timur,” ujarnya.
Abdul Malik menngaku, setiap tahun pemerintah pusat hanya menetapkan 100 sekolah permanen dari sekitar 200 sekolah rintisan yang diusulkan.
“Target kita delapan sampai sepuluh lokasi bisa lolos menjadi permanen. Itu sudah luar biasa karena satu sekolah rakyat membutuhkan anggaran sekitar Rp200 miliar. Semua anggarannya bersumber dari APBN dan disalurkan melalui BUMN,” ungkapnya.
Ia pun mendorong agar pemerintah kabupaten/kota se-Sulsel lebih proaktif untuk mendapatkan kesempatan tersebut.
“Semua kabupaten/kota di Indonesia saat ini berebut untuk mendapatkannya," jelasnya.
"Maka kita harapkan pemerintah daerah juga agresif, tidak hanya menunggu, tapi aktif mengajukan proposal dan menindaklanjutinya dengan serius agar bisa mendapatkan alokasi sekolah rakyat,” tambah dia.
Sementara itu, Sebanyak 38 siswa asal Kabupaten Maros diberangkatkan ke Makassar untuk mengikuti program Sekolah Rakyat, Rabu (16/7/2025).
Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Maros, Suwardi Sawedi, mengatakan, pengiriman ini merupakan tahap awal untuk mendukung sekolah rintisan yang ada di Kota Makassar.
“Kita support sekolah rintisan yang ada di Makassar dengan mengirimkan 38 siswa jenjang SMA. Mereka sudah kami antar,” katanya.
Suwardi menyebutkan, ke depan program Sekolah Rakyat ini tidak hanya menyasar jenjang SMA, tapi juga jenjang SD dan SMP.
Desentralisasi, Keterbatasan Fiskal, dan Inovasi Pemerintah Daerah di Indonesia |
![]() |
---|
Prabowo Naikkan Anggaran Daerah, Tamsil: Saatnya Optimalkan Potensi Lokal |
![]() |
---|
APBN 2026 Defisit Rp638,8 T, Erwin Aksa Nilai Targetkan Balance Budget 2027-2028 Masih Realistis |
![]() |
---|
Banyak Guru Mundur di Sekolah Rakyat Se-Indonesia, Bagaimana Dengan Sulsel? |
![]() |
---|
Yuliani Paris Sebut Defisit APBN Bisa Ditekan Lewat Lifting Minyak Bumi |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.