Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Rekam Jejak Taufan Pawe Wali Kota Parepare saat Polda Sulsel Usut Dinkes

Taufan Pawe adalah Wali Kota Parepare saat kasus dugaan korupsi Dinas Kesehatan sedang bergulir di Polda Sulsel.

Editor: Ansar
Tribun-timur.com
TAUFAN PAWE - Ketua DPD II Golkar Sulsel. Taufan Pawe adalah Wali Kota Parepare saat polisi sedang pengembangan kasus dugaan korupsi Dinas Kesehatan Parepare pada tahun 2018. 

Sementara itu, Zahrial Djafar dituntut empat tahun enam bulan penjara, dikurangi masa penahanan sementara, serta denda Rp300 juta dengan subsider tiga bulan kurungan. Ia juga dibebankan uang pengganti sebesar Rp1,4 miliar.

Jika tidak mampu membayar dalam waktu satu bulan setelah putusan inkracht, harta bendanya akan disita untuk dilelang, dan jika masih tidak mencukupi, hukuman penjara dua tahun tiga bulan akan dijalankan sebagai pengganti.

Sebanyak 139 alat bukti memperkuat dakwaan terhadap Jamaluddin Ahmad dan 126 alat bukti bagi Zahrial Djafar, dengan 40 orang memberikan kesaksian, termasuk tiga ahli.

Salah satu saksi dalam kasus ini adalah mantan Wali Kota Parepare, Taufan Pawe, yang telah dipanggil namun belum hadir.

Rekam jejak Taufan Pawe

Profil Taufan Pawe anggota DPR RI.

Taufan Pawe dua periode memimpin Parepare atau periode 2013 - 2023.

Selain anggota DPR RI, Taufan Pawe, juga Ketua Golkar Sulsel.

Taufan Pawe salah satu legislator yang berani mengkritik pengangkatan tim ahli hingga staf khusus kepala daerah. 

Andi Sudirman Sulaiman baru-baru menunjuk 10 tim ahli dan 7 tim ahli Fatmawati Rusdi.

Kritik Taufan Pawe disampaikan saat Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR RI bersama Kemenpan-RB, BKN, dan Kemendagri di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (30/6/2025).

Taufan menilai pengangkatan staf khusus oleh kepala daerah tidak memiliki dasar hukum yang jelas.

Ia meminta Kepala BKN memberikan sikap tegas terhadap fenomena ini.

 
“Ada beberapa daerah yang mengangkat staf khusus. Kami di Komisi II DPR RI meminta ketegasan dari BKN. Jika dilarang, apa sanksinya jika dilanggar? Ini tidak boleh dibiarkan harus tegak lurus ini masalah,” tegasnya.

Ia juga menyoroti sejumlah isu strategis, mulai dari mutasi ASN hingga polemik pengangkatan staf khusus oleh kepala daerah.

Halaman
1234
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved