Rekam Jejak Taufan Pawe, Mantan Wali Kota Parepare Pernah Tegaskan Tolak Setoran-Jual Beli Jabatan

Selama memimpin, Taufan dikenal sebagai penggerak kaderisasi muda dan konsolidasi partai di 24 kabupaten/kota.

Tak hanya di internal partai, Taufan aktif di berbagai organisasi strategis seperti Dewan Penasihat FKPPI, ICMI Sulsel, hingga menjadi dosen luar biasa di Fakultas Hukum UMI.

Setelah menuntaskan masa jabatan sebagai wali kota, Taufan mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI dari Dapil Sulsel II dan terpilih dalam Pemilu 2024. 

Ia kini menjabat di Komisi II DPR RI, membidangi pemerintahan dalam negeri, reformasi birokrasi, dan otonomi daerah.

Pada Pemilu 2024, Taufan Pawe meraih 57.955 suara. 

Sebagai bentuk penghargaan atas kontribusinya, pada Juni 2025, Universitas Muslim Indonesia menganugerahkan "Alumni Berprestasi" kepada Taufan dalam peringatan Milad ke-71 UMI. 

Penghargaan ini menjadi pengakuan akademik atas peran strategisnya dalam membangun daerah dan kontribusi terhadap dunia hukum dan politik di Sulawesi Selatan.

Baca juga: Polda Sulsel Tak Pandang Bulu Usut Dugaan Korupsi Dinkes Parepare era Taufan Pawe

Komitmen Antikorupsi 

Wali Kota Parepare, Dr Taufan Pawe menjadi salah satu penelis dalam Diskusi Nasional Anti Korupsi yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia, Senin (7/12/2020).

Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang digelar secara daring dan luring terbatas.

Dalam forum yang menghadirkan berbagai tokoh nasional, Taufan Pawe menyampaikan bahwa komitmen dan keteladanan dari kepala daerah merupakan modal awal dalam mencegah dan memberantas praktik korupsi di Indonesia.

Menurutnya, jika pemimpin mampu menunjukkan integritas dan konsistensi terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang bersih, maka reformasi birokrasi akan berjalan lebih efektif.

“Keteladanan kepala daerah menjadi benteng awal pencegahan korupsi. Kalau pemimpinnya bersih dan tidak berkompromi pada praktik menyimpang, maka bawahannya juga akan segan untuk melakukan hal yang sama,” tegas Taufan.

Lebih lanjut, ia mengangkat persoalan jual beli jabatan yang kerap menjadi cikal bakal lahirnya korupsi di daerah.

Praktik semacam ini, menurutnya, merusak tatanan birokrasi karena para pejabat berpikir untuk “menyetor dan disetori” demi posisi, bukan karena kapabilitas dan integritas.