Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Kemenkumham Sulses Gandeng Mahasiswa KKN Unhas Jadi Agen Edukasi Hukum

11 mahasiswa disambut langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkumham Sulsel, Meydi Zulqadri

Editor: Ari Maryadi
Unhas
MAHASISWA KKN - Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel menyambut mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Hukum Gelombang 114 dari Universitas Hasanuddin, pada Selasa (8/7/2025). 

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) Sulsel menyambut mahasiswa Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Hukum Gelombang 114 dari Universitas Hasanuddin, pada Selasa (8/7/2025) kemarin. 

Kegiatan ini menjadi bagian dari implementasi kerja sama antara Unhas dan Kemenkumham dalam bidang pendidikan dan pengabdian masyarakat, khususnya di sektor hukum dan pelayanan publik.

11 mahasiswa disambut langsung oleh Kepala Bagian Tata Usaha dan Umum Kemenkumham Sulsel, Meydi Zulqadri.

Meydi berharap mahasiswa mampu menjadi agen edukasi hukum bagi masyarakat serta ikut menciptakan atmosfer kerja yang menjunjung tinggi etika dan kedisiplinan. 

"Semoga kalia akan membawa semangat akademik dan inovatif dalam mendukung pelayanan hukum di lingkungan Kanwil," katanya dalam rilis yang diterima Tribun Timur Jumat (11/7/2025). 

Mahasiswa yang berasal dari Unhas ini akan mengikuti serangkaian program yang berkaitan dengan edukasi hukum masyarakat, asistensi tugas administrasi hukum, serta dokumentasi regulasi dan pelayanan publik. 

"Program ini akan memperkuat sinergi antara lembaga akademik dan institusi pemerintah dalam membangun budaya hukum yang lebih inklusif," jelasnya. 

Turut hadir dalam kegiatan tersebut dosen pendamping, Dr Birkah Latif yang menekankan bahwa KKN Tematik ini tidak hanya menjadi wadah pengabdian masyarakat, namun juga sarana pengembangan empati sosial dan praktik langsung atas teori hukum yang diperoleh di bangku kuliah. 

"Kehadiran mahasiswa di lingkungan birokrasi memberikan pengalaman penting terkait dinamika kerja pemerintahan, khususnya dalam konteks pelayanan publik berbasis hukum dan hak asasi manusia," jelasnya.

Kegiatan yang akan berlangsung selama sebulan ini juga akan melibatkan mahasiswa dalam berbagai aktivitas kelembagaan, mulai dari penyusunan bahan sosialisasi, pendampingan pada kegiatan penyuluhan hukum, hingga evaluasi pelayanan publik yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. 

Melalui program ini, mahasiswa diharapkan mampu melihat langsung tantangan serta kebutuhan hukum di level akar rumput dan birokrasi.

Sumber: Tribun Timur
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

Berita Populer

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved