Besok MK Putuskan Sengketa PSU Pilkada Palopo, Masyarakat Merasa Bosan Panjangnya Proses Demokrasi

TRIBUN-TIMUR.COM, PALOPO - Drama Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kota Palopo, Sulawesi Selatan, belum juga menemui titik akhir.

Meski Pemungutan Suara Ulang (PSU) telah digelar pada 24 Mei 2025, hasil akhir Pilkada masih menuai polemik.

Pasangan calon nomor urut 3, Rahmat Masri Bandaso–Andi Tenri Karta (RahmAT), mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait perselisihan hasil PSU tersebut. Dalam permohonannya, mereka mempersoalkan sejumlah hal yang dianggap memengaruhi hasil pemungutan suara.

Hingga saat ini, MK telah beberapa kali menggelar sidang dengan agenda mendengarkan keterangan dari para pihak, termasuk pemohon, termohon, pihak terkait, serta menghadirkan saksi dan ahli.

Putusan atas gugatan hasil PSU Pilkada Palopo dijadwalkan akan dibacakan MK pada Selasa (8/7/2025) besok.

Keputusan tersebut sangat dinantikan karena akan menentukan arah kepemimpinan Kota Palopo lima tahun ke depan.

Salah seorang warga Palopo, Ahmad menyebut, proses Pilkada yang berlarut-larut ini membosankan dan bikin tidak produktif.

“Kita tunggu saja putusan MK, tapi kalau boleh jujur, PSU itu sudah membosankan, hanya menghabiskan anggaran saja,” kata Ahmad kepada Tribun-Timur.com, Senin (7/7/2025).

Baca juga: Pemerintahan Palopo Tertawan Sengketa Pilkada, Pengamat: Catatan Keras ke Penyelenggara

Ahmad juga menilai bahwa pelaksanaan PSU sangat menghambat jalannya pembangunan di Kota Palopo.

“Saya berharap gugatan pemohon ditolak oleh MK besok. PSU ini hanya menghambat pembangunan di Kota Palopo,” ujarnya.

Ia juga mengkhawatirkan dampak dari pelaksanaan PSU yang berulang terhadap partisipasi pemilih.

“Kalau PSU lagi, saya yakin tingkat partisipasi masyarakat pasti berkurang drastis. Masyarakat akan merasa bosan dan menganggap kalau suara mereka pada Pilkada dan PSU kemarin sia-sia,” tegasnya mengatakan.

Hal serupa disampaikan warga Palopo lainnya, Dinda.

Ia mengaku kecewa dan lelah dengan proses pemilihan wali kota yang tak kunjung selesai.

“Sudah terlalu lama, daerah lain sudah punya bupati dan wali kota tapi kita di sini masih begini terus ji,” keluh Dinda mengatakan.