Bukan Dana APBD, Kantor Desa Bonto Manurung Maros Dibangun dari Hasil Patungan 60 Pegawai LAN RI

TRIBUNMAROS.COM, MAROS – Desa Bonto Manurung, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan kini memiliki kantor desa baru dibangun dengan cara tidak biasa.

Pembangunan kantor desa ini tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Gedung ini justru berdiri berkat donasi sukarela para pegawai Lembaga Administrasi Negara (LAN) Republik Indonesia.

Kantor desa tersebut diresmikan Rabu sore, 2 Juli 2025.

Acara peresmian dihadiri Sekretaris Utama LAN RI, Andi Taufik, Bupati Maros Chaidir Syam, serta Wakil Bupati Maros, Muetazim Mansyur.

“Ini adalah sejarah baru. Untuk pertama kalinya, kantor desa dibangun tanpa dana pemerintah. Murni dari keikhlasan para pegawai LAN,” kata Andi Taufik saat ditemui di Rumah Jabatan Bupati Maros, Rabu (2/7/2025). 

Ia menjelaskan, pembangunan ini lahir dari semangat gotong royong dan kepedulian terhadap tata kelola pemerintahan di tingkat desa.

Menurutnya, pembangunan kantor tersebut juga merupakan bentuk dorongan terhadap peningkatan integritas pemerintahan desa.

Baca juga: Beli Narkoba Tinggal DM, Polres Maros Tangkap 92 Tersangka Sepanjang 2025

“Total dana yang digunakan mencapai sekitar Rp90 juta. Dana itu dikumpulkan secara sukarela oleh sekitar 60 pegawai LAN RI,” sebutnya.

LAN RI memilih Desa Bonto Manurung bukan tanpa alasan.

Kantor desa sebelumnya bermasalah secara agraria karena status tanahnya tidak jelas.

Selain itu, dua kepala desa sebelumnya juga pernah tersangkut kasus hukum.

Akibatnya, proses pemerintahan desa hanya berlangsung di rumah kepala desa.

“Kami melihat ada problem integritas dan legalitas. Maka dari itu, LAN hadir untuk ikut mendorong pemerintahan desa yang lebih bersih dan berdaya,” jelasnya.

Ia menekankan, gedung ini bukan sekadar bangunan fisik, melainkan simbol semangat perubahan menuju tata kelola yang lebih baik.

Untuk mendukung pembangunan, pematangan lahan dan pembangunan akses jalan menuju kantor menggunakan dana desa.

“Sementara untuk legalitas lahan, telah dilakukan sertifikasi sebelum pembangunan dimulai agar tidak terjadi klaim atau sengketa di kemudian hari,” bebernya.

Kantor desa ini dirancang dengan konsep modern dan ramah publik.

Ia menyebutkan, bangunan kantor desa berbentuk villa terbuka, dengan material kaca bening dan desain teras yang mengelilingi bangunan 360 derajat.

“Gedung ini bukan seperti kantor desa pada umumnya. Bangunan induknya di tengah, terasnya luas dan terbuka,” terangnya.

Ia menambahkan, konsep dan desain bangunan ini sepenuhnya dikoordinasikan dengan Pemerintah Kabupaten Maros.

Luas kantor desa tersebut mencapai sekitar 50 x 60 meter.

“Desain keterbukaan itu diharapkan dapat menghadirkan pelayanan publik yang lebih transparan, nyaman, dan akuntabel,” tutupnya.

Sementara itu, Bupati Maros, Chaidir Syam, menyambut baik langkah LAN RI yang ikut terlibat langsung dalam pembangunan infrastruktur pelayanan desa.

Ia mengatakan, keterlibatan LAN tidak lepas dari dinamika yang terjadi saat pemilihan kepala desa beberapa waktu lalu.

“Permasalahan yang muncul saat pemilihan kepala desa kemarin justru menjadi momentum,” ujar Chaidir Syam.

Ia mengungkapkan, Pemerintah Daerah sebenarnya sempat berencana turun tangan untuk membenahi, namun LAN RI sudah lebih dulu hadir.

“Kami mengapresiasi keterlibatan LAN RI. Ini menjadi contoh bahwa kolaborasi lintas lembaga bisa berdampak besar,” tutupnya. (*)