Sekolah Swasta Disarankan Dapat Subsidi, Jadi Alternatif Siswa Tak Lulus SPMB

Laporan Wartawan Tribun-Timur.com, Faqih Imtiyaaz

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Sulsel 2025 memasuki tahap akhir. 

Jalur prestasi menjadi harapan terakhir masuk sekolah negeri telah diumumkan.

Ribuan siswa tidak lulus kini harus mencari alternatif sekolah lainnya.

Ketua Dewan Pendidikan Sulsel, Prof Arismunandar, menilai sudah waktunya pemerintah memberdayakan sekolah swasta. 

Menurutnya, sekolah swasta harus mendapat perhatian lebih, baik dari pemerintah maupun calon peserta didik.

“Sudah saatnya pemerintah lihat peranan swasta. Swasta harus diberdayakan,” ujar Prof Arismunandar kepada Tribun-Timur.com, Rabu (2/7/2025).

Namun, ia mengakui biaya menjadi kendala utama yang membuat masyarakat enggan melirik sekolah swasta. 

Biaya pendidikan di sekolah swasta dinilai masih cukup membebani keluarga.

Hal ini, menurutnya, menjadi pekerjaan rumah bagi Dinas Pendidikan (Disdik) Sulsel, agar layanan pendidikan di sekolah swasta bisa lebih terjangkau.

Sebab, baik negeri maupun swasta, visinya tetap sama, menyediakan akses pendidikan bagi seluruh generasi muda.

Prof Arismunandar pun mengusulkan skema subsidi dari pemerintah untuk sekolah swasta. 

Melalui subsidi, beban biaya yang ditanggung siswa dapat ditekan.

Baca juga: Website SPMB SMP di Makassar Ngadat, Pendaftaran Bisa Diperpanjang

“Kalau mau jalan pintasnya, pemerintah turun subsidi dengan standar tertentu,” lanjutnya.

“Misalkan sekolah yang berkualitas bagus, subsidinya lebih besar. Sekolah yang belum bagus, supaya termotivasi jadi bagus, ya diberikan subsidi,” jelasnya.

Dengan adanya subsidi, pemerintah dapat mengalokasikan anggaran untuk menunjang operasional sekolah swasta, termasuk gaji guru serta penyediaan sarana dan prasarana belajar.

Dengan demikian, biaya dari siswa bisa ditekan menjadi lebih murah, bahkan gratis.

Di sisi lain, sekolah swasta juga didorong untuk memperbaiki diri. 

Mulai dari fasilitas, kualitas pendidikan, hingga lingkungan sekolah harus mendukung proses belajar mengajar.

Prof Arismunandar mengatakan siswa dan orang tua tentu akan lebih selektif dalam memilih sekolah.

“Pasti secara selektif pilih sekolah bagus. Yang tidak bagus, swasta pun akan dihindari. Jadi ini sudah saatnya swasta memperbaiki diri,” tuturnya.

Disdik Sulsel Siapkan Langkah Konkret

Disdik Sulsel juga tengah mendorong agar sekolah swasta dapat memberikan layanan pendidikan gratis. 

Kepala Disdik Sulsel, Iqbal Nadjamuddin, mengakui rencana ini masih dalam tahap pembahasan.

Pihaknya masih berdiskusi dengan sekolah swasta di Sulsel, khususnya di Kota Makassar. 

Pembahasan ini diprediksi akan berlangsung cukup panjang.

Mendukung rencana ini, Disdik Sulsel juga berencana mengirim guru berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk mengajar di sekolah swasta.

Selain itu, optimalisasi pemanfaatan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) juga menjadi bagian dari strategi pembiayaan pendidikan swasta.

Pengiriman guru ASN ke sekolah swasta juga dianggap menguntungkan bagi guru, karena membantu pemenuhan jam mengajar guna memperoleh tunjangan sertifikasi.

“Jadi kita juga kirim mereka supaya kebutuhan jam pengajar mereka tercapai. Supaya pemenuhan jam tercapai, terbayar sertifikasinya,” ujar Iqbal.

Terkait rasio guru, Iqbal menegaskan jumlahnya mencukupi untuk mendukung kebutuhan tenaga pengajar di sekolah swasta.

BMPS: Dana BOS Perlu Dikaji Ulang

Ketua Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Sulsel, Irman Yasin Limpo, menyatakan banyak hal perlu dipertimbangkan dalam wacana ini.

Terkait dana BOS, Irman menjelaskan alokasi yang tersedia harus dibagi untuk berbagai kebutuhan sekolah tiap bulan.

“Sebagai ilustrasi ya, dana BOS untuk SD saja itu Rp900 ribu per tahun per siswa. Jadi setiap siswa teralokasi hanya Rp75 ribu per bulan. Dari Rp75 ribu itu, 40 persen untuk kebutuhan guru. Selebihnya untuk pemeliharaan, ATK, kegiatan, serta PBM (proses belajar mengajar),” ungkap Irman.

Ia juga menyebut standar biaya BOS tidak pernah mengalami kenaikan sejak tahun 2005.

Irman menilai perlu adanya musyawarah komprehensif terkait keinginan Disdik Sulsel membebaskan pembiayaan sekolah swasta. 

Pemerintah pusat pun dinilainya harus turut mengatur kebijakan ini.

“Butuh diskusi dan kajian serta norma aturan dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Saat ini, rencana penggratisan atau penekanan biaya sekolah swasta masih menjadi pembahasan serius di lingkup Disdik Sulsel. (*)