Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Pemprov Sulsel

Pemprov Sulsel Angkat 17 Tim Ahli, Ternyata Kepala BKN Prof Zudan Ingatkan Soal Buang-buang Anggaran

Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh pernah memperingatkan seluruh kepala daerah agar tidak lagi mengangkat pegawai b

Editor: Muh Hasim Arfah
Dok tribun timur
Kepala Badan Kepegawaian Nasional (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakrulloh saat masih menjabat sebagai Pj Gubernur Sulsel. Ia pernah memperingatkan seluruh kepala daerah agar tidak lagi mengangkat pegawai baru, bukan melalui jalur Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS). 

Sementara itu, 7 orang lainnya diangkat jadi tim ahli Wakil Gubernur (Wagub) Sulsel, Fatmawati Rusdi.

Menariknya, beberapa nama yang tercantum dalam SK ini berasal dari latar belakang partai politik maupun mantan pejabat Perseroda milik Pemprov Sulsel

Salah satu nama dalam daftar adalah Rendra Darwis.

Mantan Direktur Utama PT Sulsel Citra Indonesia (SCI) yang ditunjuk sebagai tim ahli Gubernur Sulsel. 

Selain itu, Ketua Partai Gelora Makassar Muttaqin Yunus juga turut diangkat sebagai tim ahli Andi Sudirman.

Dari tim ahli Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, terdapat nama Arum Spink dan Andi Zulkarnaen Soetomo.

Arum Spink merupakan Ketua DPD Partai Nasdem Bulukumba.

Sementara Zulkarnaen Soetomo adalah Ketua Nasdem Soppeng. 

Mereka masing-masing menjadi tim ahli Fatmawati Rusdi.

Redaksi Tribun-Timur telah berupaya meminta konfirmasi dari Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel, Jufri Rahman, terkait beredarnya SK ini. 

Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum ada respons dari Jufri Rahman.

Sebelumnya, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI, Prof Zudan Arif Fakhrulloh, mengingatkan seluruh kepala daerah agar tidak sembarangan mengangkat tenaga ahli atau staf khusus

Ia menilai, dalam banyak kasus, pengangkatan tersebut lebih bernuansa politik dibanding kebutuhan birokrasi.

Dirinya meminta kepala daerah tak asal mengangkat tenaga ahli atau stafsus di Organisasi Perangkat Daerah (OPD).

"Kalau misalnya seperti tenaga ahli cek betul di OPD ini sudah banyak ahlinya ya tidak boleh hanya untuk mengakomodir kepentingan-kepentingan," kata Prof Zudan di Kantor Gubernur Sulsel, Rabu (5/2/2025) lalu.

Halaman
123
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved