Dugaan Penyebab Wilayah Sulsel Berkurang 657 Hektare, Pemprov Hubungi Kemendagri

TRIBUN-TIMUR.COM - Dugaan penyebab wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) berkurang ratusan hekatre.

Luas wilayah Sulawesi Selatan (Sulsel) berkurang drastis berdasarkan data terbaru tercantum dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri (Kepmendagri) Nomor 300.2.2–2138 Tahun 2025.

Dalam dokumen, luas wilayah Sulsel kini berkurang sekitar 6.575 kilometer persegi dibanding data sebelumnya. Setara 657,5 hektare.

Luas wilayah Sulsel 46.717 kilometer persegi.

Jadi luas Sulsel setelah berkurang, 40,142 kilometer persegi.

Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman mengatakan, jika pihaknya masih akan mengkonfirmasi langsung ke Kemendagri, memastikan alasan di balik perubahan data tersebut.

“Nanti dikonfirmasi ke Mendagri. Pak Idam (Kabiro Sulsel), saya sudah sampaikan untuk mempertanyakan. Tentu ada alasan kenapa Mendagri melakukan penyesuaian-penyesuaian itu,” katanya, Rabu (25/6/2025).

Jufri Rahman mengungkap, terdapat dua kemungkinan bisa menjadi penyebab terjadinya perbedaan luas wilayah ini. 

Salah satunya, kata Jufri, terkait akurasi metode pengukuran sebelumnya.

“Pertama, pengukuran sebelumnya mungkin tidak akurat, sehingga luas wilayah kita terhitung terlalu besar," uajrnya.

"Sekarang dengan perkembangan teknologi, pengukuran bisa lebih akurat. Jadi ada kemungkinan selisih itu muncul karena faktor tersebut,” tambah dia.

Meski begitu, Jufri mengaku, hal tersebut baru asumsi awal dan tidak bisa dijadikan dasar sebelum ada klarifikasi resmi dari Kemendagri.

“Kita harus tanyakan ke mereka, kenapa bisa berbeda seperti itu. Saya sendiri belum tahu jawabannya dan tidak mau berspekulasi,” ungkapnya.

Adapun kata Jufri, kemungkinan besar perbedaan ini terjadi karena proses pengukuran wilayah terdahulu belum menggunakan teknologi yang canggih seperti saat ini.

“Seperti yang saya katakan tadi, bisa jadi karena dulu pengukuran belum pakai teknologi modern, sehingga hasilnya tidak akurat," jelasnya

"Setelah diukur lagi dengan alat yang lebih canggih, ternyata tidak sebesar itu. Jadi, kemungkinan besar seperti itu,” tambah dia.

Profil Sulsel

Dikutip Wikipedia, Sulawesi Selatan (diakronimkan: Sulsel; Lontara: ᨔᨘᨒᨓᨙᨔᨗ ᨔᨛᨒᨈ ) adalah sebuah provinsi di semenanjung bagian selatan pulau Sulawesi, Indonesia. 

Kepulauan Selayar di bagian selatan pulau Sulawesi juga merupakan bagian dari provinsi tersebut.

Ibu kota provinsi ini berada di Kota Makassar.

Provinsi ini berbatasan dengan provinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat di sebelah utara, Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara di sebelah timur, Selat Makassar di sebelah barat, dan Laut Flores di sebelah selatan.

Sensus 2010 memperkirakan jumlah penduduk sebanyak 8.032.551 jiwa, yang menjadikan Sulawesi Selatan sebagai provinsi terpadat di pulau itu (46 persen dari populasi Sulawesi ada di Sulawesi Selatan), dan provinsi terpadat keenam di Indonesia.

Pada pertengahan 2024, penduduk Sulawesi Selatam meningkat menjadi 9.460.344 jiwa.[2][8]

Pada masa keemasan perdagangan rempah-rempah, dari abad ke-15 hingga ke-19, Sulawesi Selatan menjadi pintu gerbang Kepulauan Maluku.

Ada sejumlah kerajaan kecil, termasuk dua yang menonjol, Kerajaan Gowa yang terletak di Makassar dan Kerajaan Bone yang terletak di Bone.

Perusahaan Hindia Timur Belanda (VOC) mulai beroperasi di wilayah tersebut pada abad ke-17. VOC kemudian bersekutu dengan Arung Palakka dan mereka mengalahkan kerajaan Gowa dalam mengambil kekayaan sumber alam di Nusantara serta hak Monopoli perdagangan.

Arung Palakka kemudian menikmati hasil kerja sama tersebut dengan VOC Belanda.

Raja Gowa, Sultan Hasanuddin terpaksa menandatangani Perjanjian Bungaya yang sangat mengurangi kekuasaan Gowa.

Sejarah

Penemuan manusia tertua ditemukan di gua-gua dekat bukit kapur dekat Maros, sekitar 30 km sebelah timur laut dan Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan.

Kemungkinan lapisan budaya yang tua berupa alat batu Pebble dan flake telah dikumpulkan dari teras sungai di lembah Walanae, di antara Soppeng dan Sengkang, termasuk tulang-tulang babi raksasa dan gajah-gajah yang telah punah.[butuh rujukan]

Selama masa kemasan perdagangan rempah-rempah, pada abad ke-15 sampai ke-19, Sulawesi Selatan berperan sebagai pintu gerbang ke kepulauan Maluku, tanah penghasil rempah.

Kerajaan Gowa dan Bone yang perkasa memainkan peranan penting di dalam sejarah Kawasan Timur Indonesia di masa Ialu.

Pada sekitar abad ke-14 di Sulawesi Selatan terdapat sejumlah kerajaan kecil, dua kerajaan yang menonjol ketika itu adalah Kerajaan Gowa yang berada di sekitar Makassar dan Kerajaan Bugis yang berada di Bone.

Pada tahun 1530, Kerajaan Gowa mulai mengembangkan diri, dan pada pertengahan abad ke-16 Gowa menjadi pusat perdagangan terpenting di wilayah timur Indonesia.

Pada tahun 1605, Raja Gowa memeluk Agama Islam serta menjadikan Gowa sebagai Kerajaan Islam, dan antara tahun 1608 dan 1611, Kerajaan Gowa menyerang dan menaklukkan Kerajaan Bone sehingga Islam dapat tersebar ke seluruh wilayah Makassar dan Bugis.

Perusahaan dagang Belanda atau yang lebih dikenal dengan nama VOC (Vereenigde Oost-Indische Compagnie) yang datang ke wilayah ini pada abad ke-15 melihat Kerajaan Gowa sebagai hambatan terhadap keinginan VOC untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di daerah ini.

VOC kemudian bersekutu dengan seorang raja bone bernama Arung Palakka yang hidup dalam pengasingan setelah jatuhnya kekuasaan di bawah kerajaan Gowa-Tallo.

Belanda kemudian mendukung Palakka kembali ke Bone, sekaligus menghidupkan perlawanan masyarakat Bone dan Sopeng untuk melawan kekuasaan Gowa.

Setelah berperang selama setahun, Kerajaan Gowa berhasil dikalahkan. 

Dan Raja Gowa, Sultan Hasanuddin dipaksa untuk menandatangani Perjanjian Bongaya yang sangat mengurangi kekuasaan Gowa. Selanjutnya Bone di bawah Palakka menjadi penguasa di Sulawesi Selatan.

Persaingan antara Kerajaan Bone dengan pemimpin Bugis lainnya mewarnai sejarah Sulawesi Selatan.

Ratu Bone sempat muncul memimpin perlawanan menentang Belanda yang saat itu sibuk menghadapi Perang Napoleon di daratan Eropa.

Namun setelah usainya Perang Napoleon, Belanda kembali ke Sulawesi Selatan dan membasmi pemberontakan Ratu Bone.

Namun perlawanan masyarakat Makassar dan Bugis terus berlanjut menentang kekuasaan kolonial hingga tahun 1905-1906.

Pada tahun 1905, Belanda juga berhasil menaklukkan Tana Toraja, perlawanan di daerah ini terus berlanjut hingga awal tahun 1930-an.

Sebelum Proklamasi Kemerdekaan RI, Sulawesi Selatan, terdiri atas sejumlah wilayah kerajaan yang berdiri sendiri dan mendiami empat etnis yaitu: Bugis, Makassar, Mandar, dan Toraja.

Kedatuan Luwu, Kesultanan Gowa dan Kesultanan Bone menjadi tiga negeri besar di Sulawesi Selatan mulai pada abad ke-15 M.[9] Pada abad ke XVI dan XVII, ketiga negeri tersebut mencapai masa keemasan dan telah melakukan hubungan dagang serta persahabatan dengan bangsa Eropa, India, China, Melayu, dan Arab.

Setelah kemerdekaan, dikeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950 di mana Sulawesi Selatan menjadi provinsi Administratif Sulawesi dan selanjutnya pada tahun 1960 menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara berdasarkan UU Nomor 47 Tahun 1960.

Pemisahan Sulawesi Selatan dari daerah otonomi Sulawesi Selatan dan Tenggara ditetapkan dengan UU Nomor 13 Tahun 1964, sehingga menjadi daerah otonomi Sulawesi Selatan.

Geografi

Letak Provinsi Sulawesi Selatan berada pada 0°12'–8° Lintang Selatan dan 116°48'–122°36' Bujur Timur.

Provinsi Sulawesi Selatan memiliki wilayah seluas 45.704,16 km2.

 Di sebelah utara, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Sulawesi Tengah dan Sulawesi Barat.

Di sebelah timur, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Teluk Bone dan Sulawesi Tenggara.

Sementara di sebelah selatan, Provinsi Sulawesi Selatan berbatasan dengan Laut Flores dan di sebelah barat berbatasan dengan Selat Makassar.

Pemerintahan

Lima tahun setelah kemerdekaan, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 21 Tahun 1950, yang menjadi dasar hukum berdirinya Provinsi Administratif Sulawesi.

Sepuluh tahun kemudian, pemerintah mengeluarkan UU Nomor 47 Tahun 1960 yang mengesahkan terbentuknya Sulawesi Selatan dan Tenggara.

Empat tahun setelah itu, melalui UU Nomor 13 Tahun 1964 pemerintah memisahkan Sulawesi Tenggara dari Sulawesi Selatan.

Terakhir, pemerintah memecah Sulawesi Selatan menjadi dua, berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004.

Kabupaten Majene, Mamasa, Mamuju, Mamuju Utara dan Polewali Mamasa yang semula merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan secara resmi menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Barat seiring dengan berdirinya provinsi tersebut pada tanggal 22 September 2004 berdasarkan UU Nomor 26 Tahun 2004. (*)