Pemprov Belum Bayar Bonus Atlet PON, Legislator Gerindra: Kalau Tak Sanggup Jangan Beri Harapan
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Nirawati menyoroti Pemprov Sulsel belum membayar bonus atlet usai juara di PON 2024
TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR -- Dukungan untuk bonus atlet PON Sulsel terus mengalir.
Sejumlah atlet menantikan bonus yang dijanjikan oleh Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan (Pemprov Sulsel).
9 bulan sudah berlalu seusai gelaran PON 2024.
Anggota Komisi E DPRD Sulsel Andi Nirawati menyoroti Pemprov Sulsel belum membayar bonus atlet.
Legislator Partai Gerindra itu meminta agar bonus bagi para atlet peraih medali di ajang Pekan Olahraga Nasional (PON) XXI Aceh-Sumut 2024 segera dicairkan.
Hal itu ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang digelar Komisi E di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo Makassar, Senin (23/6/2025) siang.
RDP ini dipimpin Ketua Komisi E DPRD Sulsel, Andi Tenri Indah.
Dihadiri Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman, Sekretaris KONI Sulsel Mujiburrahman, serta atlet-atlet peraih medali PON Aceh-Sumut.
"Saya mengapresiasi perjuangan kalian yang berhasil membawa Sulsel finis di urutan ke-16. Ini pencapaian yang sangat luar biasa,” ucap Andi Nirawati.
Namun, di balik apresiasi tersebut, Andi Nirawati menyampaikan kekecewaan atas lambannya pencairan bonus dari Pemprov Sulsel.
Ia merujuk langsung pada dasar hukum Pergub Sulsel Nomor 16 Tahun 2024 yang mengatur tentang penghargaan olahraga dan jaminan sosial.
“Saya hanya menegaskan, bahwa berdasarkan Pergub Nomor 16 Tahun 2024, kami meminta agar bonus atlet (PON Aceh-Sumut) segera dicairkan dalam tempo secepat-cepatnya, paling lambat satu minggu sejak hari ini,” tegasnya.
Tak hanya soal pencairan bonus, Andi Nirawati menagih komitmen Pemprov Sulsel dalam mendukung prestasi atlet Sulsel secara lebih luas.
Menurutnya, bila Pemprov Sulsel tak mampu memprioritaskan kesejahteraan atlet, maka lebih baik tidak memberikan janji-janji kosong.
“Kami ingin menegaskan agar nilai prestasi atlet menjadi skala prioritas utama dalam seluruh anggaran yang berkaitan dengan olahraga," kata Nirawati.
"Jika memang tidak sanggup menegakkan dana untuk prestasi atlet, lebih baik jangan beri harapan untuk ikut PON, karena perjuangan mereka menyangkut generasi anak bangsa,” tambahnya.
Ia juga meminta Pemprov Sulsel segera menyiapkan anggaran lebih awal untuk PON 2028, agar kejadian serupa tak kembali terulang.
"Ke depan, kami minta bonus disiapkan lebih dini dan dibayarkan tepat waktu, tanpa harus menunggu ‘keringat atlet kering’. Ini soal penghargaan terhadap kerja keras dan dedikasi mereka untuk nama baik daerah,” tutupnya.
Sementara itu, Kadispora Sulsel, Suherman, mengakui bahwa hingga kini pihaknya memang belum merealisasikan pembayaran bonus kepada atlet peraih medali.
“Insya Allah, kita akan usahakan secepat mungkin. Pemerintah provinsi akan mengeluarkan dana untuk bonus ini. Namun untuk jumlahnya, kami belum bisa pastikan karena masih menunggu hasil rapat lintas instansi,” ujar Suherman.
Ia menjelaskan, penentuan besarannya masih akan dibahas bersama instansi teknis terkait, seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Biro Hukum, dan Inspektorat Provinsi Sulsel.
“Kami akan mengadakan rapat dengan instansi terkait dalam waktu dekat. Setelah itu, hasilnya akan kami laporkan secara resmi kepada Komisi E DPRD Sulsel. Dalam minggu ini insya Allah kami sudah mulai menyusun laporan terkait besaran bonus dan waktu pencairannya,” jelasnya.
Diketahui, kontingen Sulsel dalam PON XXI Aceh-Sumut 2024 berhasil meraih medali dari sejumlah cabang olahraga.
Namun hingga kini, para atlet belum menerima bonus yang dijanjikan, memicu kekecewaan dan tekanan publik terhadap Pemprov Sulsel.
Para atlet melalui Forum Aspirasi Atlet juga telah menyampaikan 3 tuntutan dalam RDP.
Pertama, mendesak pencairan bonus secara adil dan transparan.
Kedua, meminta kejelasan waktu dan nominal bonus.
Ketiga, Mendorong perhatian jangka panjang Pemprov terhadap pembinaan dan kesejahteraan atlet berprestasi.(*)
DPRD Sulsel Ultimatum BPN Gowa Konflik Lahan Bendungan Jenelata |
![]() |
---|
Mahasiswa Unismuh Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Rp3 Juta / Hari |
![]() |
---|
Profil Sufmi Dasco Umumkan Tak Ada Lagi Tunjangan Rumah DPR Rp50 Juta |
![]() |
---|
Warga Desa Tanah Karaeng Mengadu ke DPRD Sulsel Soal Sengketa Lahan Bendungan Jenelata |
![]() |
---|
Ada Peran Kader Gerindra Kepercayaan Prabowo di Awal Azizah Bertemu Arhan Lalu Nikah |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.