Hari Ini Nadiem Makarim Diperiksa Soal Korupsi Laptop di Kejagung

Penyidikan kasus ini bermula dari program digitalisasi pendidikan Kemendikbudristek 2019–2022.

Proyek pengadaan peralatan TIK menggunakan laptop berbasis Chromebook dinilai bermasalah sejak awal karena tidak sesuai dengan kondisi infrastruktur internet di Indonesia.

"Penggunaan Chromebook sebagai sarana untuk melaksanakan kegiatan Asesmen Kompetensi Minimal (AKM) pada satuan pendidikan berjalan tidak efektif," kata Harli.

Kajian teknis awal sebenarnya merekomendasikan penggunaan sistem operasi Windows.

Namun, spesifikasi tersebut diubah tanpa dasar kebutuhan yang jelas, dan akhirnya ditetapkan OS Chromebook sebagai syarat utama dalam proses pengadaan.

"Diduga penggantian spesifikasi tersebut bukan berdasarkan atas kebutuhan yang sebenarnya," tegas Harli.

Total anggaran yang digelontorkan untuk program ini mencapai hampir Rp10 triliun. Sekitar Rp3,5 triliun dialokasikan untuk pengadaan perangkat TIK dan Rp6,3 triliun untuk Dana Alokasi Khusus (DAK).

Penyidik menduga terjadi permufakatan jahat yang mengarahkan perubahan spesifikasi agar sesuai dengan kepentingan pihak tertentu.

"Dan bukan atas dasar kebutuhan ketersediaan peralatan TIK yang akan digunakan dalam rangka pelaksanaan AKM serta kegiatan belajar mengajar," tutup Harli.

Meski kajian awal merekomendasikan Windows OS, kementerian secara teknis mengganti rekomendasi tersebut menjadi Chromebook meski infrastruktur internet masih belum merata.

Hasil pemeriksaan awal mengungkap dugaan mark-up harga per unit Chromebook dari nilai wajar Rp5–7 juta menjadi Rp10 juta.

Pejabat Kemendikbudristek Bertanggung Jawab Antre Diperiksa

Kejagung telah memeriksa 28 saksi, termasuk dua staf khusus eks Mendikbudristek, serta menyita dokumen dan elektronik dari beberapa lokasi terkait.

Ada lima vendor diduga terlibat dalam proses tender ini dan menjadi fokus penyidikan lanjutan.

Beberapa pejabat Kemendikbudristek terkait proyek tersebut juga telah diperiksa sebagai saksi oleh penyidik Kejagung.