Bonus Tak Kunjung Cair, Legislator PPP Achmad Fauzan: Pemprov Sulsel Tak Serius Bina Atlet

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Anggota DPRD Sulsel, Achmad Fauzan Guntur, melontarkan kritik tajam terhadap Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan yang dinilainya tidak serius dalam menangani pembinaan dan kesejahteraan atlet. 

Hal ini ia sampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama para atlet peraih medali PON XXI Aceh–Sumut 2024 di Gedung DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Kota Makassar, Senin (23/6/2025) siang. 

Menurut Fauzan, kekecewaan para atlet terhadap Pemprov Sulsel sangat beralasan.

Pasalnya, hingga kini belum ada kejelasan mengenai pencairan bonus, meski perhelatan PON sudah berlangsung lebih dari 9 bulan lalu.

"Mereka (atlet) datang ke sini karena tidak ada kepastian yang mereka dapatkan dari Pemprov Sulsel. Jadi mereka tidak mau tahu soal triwulan, apa itu Inpres. Para atlet ini cuma ingin tahu, kapan bonus mereka cair dan berapa nominalnya,” tegas Fauzan.

Lebih lanjut, legislator Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu pun menyindir lemahnya perhatian Pemprov Sulsel terhadap kebutuhan dasar atlet selama berlaga di PON.

“Keseriusan Pemprov Sulsel terkait pembinaan olahraga saya anggap kurang. Coba bayangkan, adik-adik atlet kita yang mewakili daerah ini ke ajang nasional hanya diberikan uang saku Rp1,5 juta selama PON," kata Achmad Fauzan.

Dengan nilai segitu, lanjut dia, bagaimana para atlet bisa memenuhi kebutuhan gizi dan latihan.

"Lalu kita berharap Sulsel bisa tembus 10 besar?” kritiknya.

Fauzan pun menuntut agar standar pemberian bonus dan dukungan terhadap atlet minimal sama dengan PON Papua 2021 lalu.

Hal itu agar tidak ada kesan kemunduran dalam perhatian pemerintah terhadap prestasi olahraga daerah.

Pada ajang PON Papua lalu, atlet peraih emas menerima bonus Rp200 juta.

Sedangkan peraih perak dan perunggu masing-masing menerima Rp150 juta dan Rp100 juta.

Terpisah, Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga (Dispora) Sulsel, Suherman, mengakui bahwa hingga kini pihaknya memang belum merealisasikan pembayaran bonus kepada atlet peraih medali.

“Insya Allah, kita akan usahakan secepat mungkin. Pemerintah provinsi akan mengeluarkan dana untuk bonus ini. Namun untuk jumlahnya, kami belum bisa pastikan karena masih menunggu hasil rapat lintas instansi,” ujar Suherman.

Ia menjelaskan, penentuan besarannya masih akan dibahas bersama instansi teknis terkait, seperti Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD), Biro Hukum, dan Inspektorat Provinsi Sulsel. 

“Kami akan mengadakan rapat dengan instansi terkait dalam waktu dekat. Setelah itu, hasilnya akan kami laporkan secara resmi kepada Komisi E DPRD Sulsel. Dalam minggu ini insya Allah kami sudah mulai menyusun laporan terkait besaran bonus dan waktu pencairannya,” jelasnya.

Diketahui, kontingen Sulsel dalam PON XXI Aceh-Sumut 2024 berhasil meraih medali dari sejumlah cabang olahraga. 

Namun hingga kini, para atlet belum menerima bonus yang dijanjikan, memicu kekecewaan dan tekanan publik terhadap Pemprov Sulsel.

Para atlet melalui Forum Aspirasi Atlet juga telah menyampaikan 3 tuntutan dalam RDP.

Pertama, mendesak pencairan bonus secara adil dan transparan.

Kedua, meminta kejelasan waktu dan nominal bonus.

Ketiga, Mendorong perhatian jangka panjang Pemprov terhadap pembinaan dan kesejahteraan atlet berprestasi.(*)