Oceva Bakal Bangun Pabrik Rumput Laut di Sulsel, Pemprov Dorong Takalar Jadi Pusat Produksi

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Komoditas rumput laut di Sulawesi Selatan (Sulsel) menjadi primadona industri. 

Salah satu perusahaan swasta, Oceva, melirik peluang pembangunan industri rumput laut di wilayah ini.

Founder Oceva, Fahrana Amelia, atau akrab disapa Rara, bertemu Sekretaris Daerah (Sekda) Sulsel Jufri Rahman di Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (5/6/2025), untuk membahas rencana tersebut.

"Kita audiensi membahas perkembangan industri rumput laut di Sulsel, khususnya di Takalar dan Maros. Kita audiensi dan hasilnya, kita akan keluarkan surat minta dukungan Pemprov terkait investasi yang masuk dari luar negeri," kata Rara.

Sejak tahun lalu, Oceva mengagas pengembangan industri rumput laut nasional. 

Lewat kerja sama dengan Dewan Ketahanan Nasional, Oceva mulai memetakan potensi rumput laut di Indonesia.

Sulsel dipilih sebagai daerah pilot project karena memiliki sumber daya rumput laut yang melimpah.

"Makassar kan salah satu produsen rumput laut terbesar di Indonesia. 65 persen rumput laut itu di Sulsel. Itu kenapa Sulsel jadi salah satu pilot project hilirisasi rumput laut ini. Selanjutnya jika berhasil di Sulsel, bisa diimplementasikan ke daerah lain," lanjut Rara.

Rencananya, investasi ini akan mulai berjalan dalam enam bulan ke depan.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulsel menyambut positif minat investasi dari Oceva. 

Sekda Sulsel Jufri Rahman mengatakan, dibutuhkan nota kesepahaman (MoU) antara Pemprov dan pihak investor untuk memuat hak serta kewajiban masing-masing.

Ia menyarankan agar lokasi pembangunan pabrik berada di Kabupaten Takalar, karena daerah tersebut merupakan sentra produksi rumput laut.

"Karena ini menyangkut rumput laut, maka daerah yang ditawarkan untuk lokasi pabrik adalah Takalar. Mereka butuh lahan 11 hektare. Saya bilang sebaiknya di Takalar karena di sana sentra produksi. Jadi raw material ke produksi lebih dekat, biaya mobilisasi bisa ditekan," ujar Jufri.

Pemprov Sulsel saat ini meminta Oceva untuk melengkapi dokumen proyek, mulai dari jadwal kerja hingga mitra yang terlibat.

Perizinan pembangunan tetap melibatkan pemerintah pusat, provinsi, hingga daerah.

"Kalau pabrikan di Kemendag, tapi untuk membangun pabrik, PBG itu wewenang gedungnya di Takalar. Untuk usahanya, di sini, di PTSP Sulsel," jelas Jufri.

Oceva pun diminta segera menyiapkan seluruh dokumen dan kelengkapan administrasi yang dibutuhkan untuk menjalin kerja sama investasi ini. (*)