710 BUMDes di Sulsel Mati Suri

Terpisah, Kepala Dinas PMD Sulsel Muh Saleh menyatakan BUMDes instrumen penting dalam mendukung pembangunan ekonomi desa.

Sehingga jika dikelola dengan baik, keberadaannya memperkuat kemandirian desa, meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Saleh optimistis dengan pengelolaan lebih baik, BUMDes menjadi lokomotif ekonomi baru, yang pada akhirnya juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi di tingkat
kabupaten, provinsi, hingga nasional.

“Semua desa punya BUMDes, kecuali sebelas desa hasil pemekaran baru sepuluh desa di Takalar dan satu desa di Luwu Utara,” katanya, Selasa (27/5/2025).

Saleh menekankan pentingnya setiap desa menggali potensi dan mengembangkan unit usaha BUMDes di berbagai sektor, seperti jasa, perdagangan, pertanian, hingga pariwisata.

Menurutnya, prakarsa pengembangan BUMDes sepenuhnya di tangan pemerintah desa sebagai bentuk kemandirian ekonomi lokal.

Saleh mendorong BUMDes yang tidak aktif dihidupkan melalui pembinaan, pendampingan, serta kolaborasi lintas sektor.

Sekretaris DPMD Sulsel Akbar menyatakan BUMDes berbeda dengan Koperasi Desa Merah Putih.

Perbedaan mendasar ada pada kesejahteraan dihasilkan. BUMDes berorientasi pada pengelolaan hasil desa yang berdampak pada pendapatan desa.

Sementara dari sisi permodalannya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBD).

“BUMDes mengembangkan sumber daya desa sehingga menghasilkan PAD (Pendapatan Asli Desa),” kata Akbar.

“Sedangkan koperasi desa itu ke anggota dan masyarakat langsung,” Akbar menambahkan.

Koperasi Merah Putih fokus pada prinsip keanggotaan dan keuntungan bersama.

BUMDes lebih pada pengelolaan sumber daya desa yang berdampak ke pendapatan desa untuk kepentingan masyarakat.

Meskipun keduanya bertujuan membangun ekonomi desa, namun ada perbedaan mekanisme, kepemilikan, serta kebijakan yang diterapkan memiliki karakteristik tersendiri.