Manajemen THM Elite Siap Patuhi Kebijakan Pemprov Sulsel Usai Disoroti DPRD

Mizar mendesak Pemprov Sulsel mempidanakan pengelola THM jika kedapatan tidak mengantongi izin dan berani membuka paksa segel penutupan.

"Kita usulkan moratorium dulu supaya semua punya persepsi yang sama. Dinas PTSP, Satpol PP, dan pihak elite yang membuka secara sendiri segelnya buat beroperasi kembali," kata Mizar Roem kepada wartawan Selasa (27/5/2025).

Mizar mengingatkan, ada sejumlah hal yang harus diperhatikan terhadap pembukaan kembali segel THM itu.

Antara lain perizinan, kontribusi terhadap pendapatan daerah, termasuk ancaman pidana.

"Kalau dipaksakan sebelum jelas jangan sampai nanti ada yang kena masalah pidana, belum lagi soal tenaga kerja lalu PAD yang bisa dihasilkan dari tahun ke tahun," kata Mizar.

Mizar mendorong solusi yang sesuai mekanisme aturan, baik bagi pemprov ataupun pengelola THM. "Sehingga tidak ada simpang siur," kata Mizar.

Legislator Nasdem itu meminta Dinas PTSP duduk bersama dengan pengelola THM.

"Kita perlu pertanyakan apakah betul sudah selsai semua izin, sehinggap bisa beroperasi," kata Mizar.

"Jangan sampai ada oknum yang otaki sehingga berani beroprasi kembali. Ini harus dicek satu persatu sudah lengkap atau belum," tegas Mizar.

Mizar mendesak Pemprov Sulsel membawa ke ranah pidana jika didapati THM membuka kembali segel dan belum melengkapi perizinan.

"Kalau belum lalu berani buka tanpa izin lengkap menyarankan kepada pihak Pemprov untuk lapor, pidanakan lalu moratorium dulu, tidak adil bagi THM lainnya apabila aturan tebang pilih," kata Mizar.