Proyek Smart Controlling Disdik Sulsel Gagal Dimanfaatkan, BPK RI: Tidak Sesuai Ketentuan
BPK tetap bongkar berbagai persoalan, meski Pemprov Sulsel berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
Tayang:
Penulis: Erlan Saputra | Editor: Alfian
TRIBUN-TIMUR.COM/Erlan Saputra
BPK RI - Dirjen PKN III BPK RI Dede Sukarjo dalam Rapat Paripurna DPRD Sulsel, Jl Urip Sumoharjo, Makassar, Rabu (28/5/2025).
“Perbandingan antara ketersediaan kas dan piutang dengan utang belanja dan transfer menunjukkan bahwa Pemprov Sulsel belum dapat menyelesaikan kewajiban jangka pendeknya secara optimal,” ujar Dede.
Meski dalam kesempatan itu BPK tetap memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas LKPD Pemprov Sulsel tahun 2024, Dede menegaskan bahwa opini ini bukan berarti tanpa catatan serius.
“Catatan-catatan ini harus menjadi fokus perbaikan bagi Pemprov Sulsel guna meningkatkan akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya.(*)
Baca Juga
| DPD II Sidrap: Kami Harap Ketua DPD I Terpilih Betul-betul Bisa Besarkan Golkar Sulsel |
|
|---|
| Kemenham Sulsel Perkuat Pengawasan Ranperda Berbasis HAM, Pastikan Regulasi Berpihak pada Rakyat |
|
|---|
| Wujud Kepedulian Lingkungan, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel Gelar Kerja Bakti dan Penghijauan |
|
|---|
| Dari Imigrasi untuk Rakyat, Kanwil Ditjen Imigrasi Sulsel Gelar Aksi Sosial Jumat Berkah |
|
|---|
| Innalillah, Brigjen Farid Amansyah Jenderal Asal Sulsel Dikabarkan Meninggal Dunia |
|
|---|
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/makassar/foto/bank/originals/UTANG-SULSEL-Dirjen-PKN-III-BPK-RI-Dede-Sukarjo-dalam-Rapat-Paripurna.jpg)