RPH jadi Perseroda Pangan, Terminal jadi Infrastruktur

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Pemerintah Kota Makassar menggenjot pembentukan dua Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda) baru.

Ialah Perseroda Pangan dan Perseroda Infrastruktur. 

Pemkot Makassar telah berkoordinasi dengan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait rencana tersebut. 

Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin menyampaikan, regulasi pembentukan dua perseroda tersebut sedang digodok. 

"Sementara digodok aturannya, kita akan membentuk dua badan usaha daerah yang spesifik menangani bidangnya masing-masing," ujar Munafri, saat pemaparan dari tim Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA) Kota Makassar, terkait koordinasi dengan Kemendagri RI, di kantor Balai Kota, Senin (26/5/2025).

Munafri menjelaskan, pembentukan dua Perseroda ini merupakan perubahan dari PD RPH menjadi Perseroda Pangan dan PD Terminal menjadi Perseroda Infrastruktur. 

Katanya, perseroda pangan akan fokus pada penguatan ketahanan dan distribusi pangan.

Peran Perseroda Pangan diyakini akan sangat strategis dalam menjamin suplai kebutuhan pokok masyarakat Makassar. 

"Kita tidak punya sawah, untuk dapat jaminan suplai padi dan beras, kita harus bikin. Bahkan kita bisa jadi pusat trading sampai ke Nusa Tenggara," tegasnya.

Sementara Perseroda infrastruktur akan menangani proyek strategis dan layanan publik yang berkaitan dengan pembangunan kota. 

"Kalau nanti infrastruktur, terminal yang akan kita lebur. Infrastruktur sudah mulai jalan, sharing, misalnya kita jalan stadion dia yang kelola. Umpamanya ada Rusunawa, mereka yang pegang," paparnya.

Ia menambahkan bahwa pengelolaan melalui Perseroda akan memberi ruang lebih luas bagi Pemkot dalam mengambil keputusan strategis. 

Juga mendorong unit-unit usaha lebih mandiri dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

"Kita bantu dari sisi infrastruktur dan pengemasan. Inilah nanti yang dikirim ke Kendari, Palu, dan lainnya. Kita mau masyarakat di kelurahan-kelurahan akan menjadi bagian dari distribusi," tambah Munafri.

Dengan pendekatan ini, pemerintah tidak akan menjual langsung, melainkan mengambil margin dari sisi operasional.