Kampus di Makassar Rawan Kekerasan Seksual, Korban Pilih Diam

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR – Talkshow dan Kampanye Publik bertema Makassar Darurat Kekerasan Seksual, Siapa Bertanggung Jawab digelar di Bikin-Bikin Creative Hub, Nipah Park, Makassar, Jumat (23/5/2025).

Acara ini dihadiri lebih dari 100 peserta dari berbagai kalangan, mulai dari mahasiswa hingga ibu rumah tangga.

Salah satu narasumber, Koordinator FIK Ornop Sulsel, Samsang Syamsir, mengungkap kondisi memprihatinkan para korban kekerasan seksual, termasuk terjadi di lingkungan kampus.

“Banyak mahasiswa menjadi korban kekerasan seksual, tentunya dibarengi dengan dampak serius terhadap kesehatan mental dan fisiknya,” ujarnya.

Ia juga menyoroti lemahnya penanganan dari satuan tugas (Satgas) kampus yang seharusnya melindungi korban.

“Ada orang Satgas yang justru tidak berpihak pada korban, malah berperspektif pelaku. Ini masih sering terjadi sehingga banyak korban memilih diam dan tidak melapor,” tegasnya.

Menurut Samsang, anggota Satgas PPKS harus memahami perspektif keberpihakan pada korban, sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 55 Tahun 2024.

Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham, mengajak masyarakat untuk berani bersuara dan aktif mencegah kekerasan seksual di lingkungan masing-masing.

“Berbicara kekerasan seksual berarti bicara tentang kekuatan sinergi. Kita harus berkolaborasi menekan pelaku dan melindungi korban,” ujarnya.

Baca juga: Makassar Darurat Kekerasan Seksual, Wakil Wali Kota Aliyah Minta Korban Berani Melapor

Ia menegaskan bahwa kekerasan seksual masih marak di Makassar. Jika masyarakat memilih bungkam, maka rantai kekerasan sulit diputus.

Aliyah mengajak jurnalis, akademisi, dan generasi muda untuk ikut menyuarakan isu ini.

“Kami dorong anak muda peduli dan berani speak up. Jangan bungkam dalam memerangi kekerasan seksual,” ucapnya.

DP3A: Makassar Darurat Kekerasan Seksual

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Makassar, Achi Soleman, menyatakan Makassar tengah menghadapi darurat kekerasan seksual.

Data UPTD PPA 2024 mencatat 510 kasus kekerasan, menurun dari 634 kasus pada 2023. Namun, penurunan ini bisa saja menunjukkan banyak korban memilih diam.