Angka Kemiskinan di Sulsel Stagnan, Idham Irwansyah: Intervensi Pemerintah Belum Efektif

TRIBUN-TIMUR.COM, MAKASSAR - Angka kemiskinan di Sulawesi Selatan (Sulsel) masih stagnan di tahun 2024-2025.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Sulsel, presentasi penduduk miskin di Sulsel pada 2021 mencapai 8,73 persen.

Kemudian bertahan diangka 8,63 persen pada 2022, lalu naik tipis 8,70 persen pada 2023.

Tahun 2024, kemiskinan masih bertahan di angka 8,07 persen.

Sosiolog Universitas Negeri Makassar Idham Irwansyah menyebut stagnansi angka kemiskinan menunjukkan belum adanya intervensi efektif dari pemerintah

"Data kemiskinan yang cenderung stagnan menunjukkan bahwa intervensi yang dilakukan belum efektif dan tepat sasaran," kata Idham pada Kamis (22/5/2025).

Idham menyebut ada banyak faktor yang menjadi penyebab kemiskinan bisa bertahan.

Bahkan sifatnya multi dimensional sehingga taraf hidup masyarakat tergolong rendah. 

"Selain itu, karakteristik wilayah yang berbeda sehingga sumber penyebab bisa jadi juga berbeda di setiap Kabupaten/kota, atau antar daerah pesisir, kepulauan, dataran tinggi dan dataran rendah," lanjutnya.

Baca juga: Atasi Kemiskinan Ekstrem, Pemkab Gowa Gencarkan Program Bedah Rumah

Lebih jauh termasu ketersediaan sarana prasarana Pendidikan, kesehatan, serta infrastruktur lainnya.

Sarana dan prasanan yang belum memadai dan tidak merata ini berdampak pada angka kemiskinan tersebut.

"Sehingga berdampak Kepada akses layanan yang juga tidak merata," lanjutnya

Data menunjukkan di 2024, Pangkep jadi daerah dengan angka kemiskinan tertinggi di 12,41 persen.

Kemudian menyusul Jeneponto 11,82 persen serta Luwu 11,70.

Idham menyebut peran pemerintah sangat penting menyoal kemiskinan yang terjadi.

"Pemerintah memiliki peran yang sangat besar terhadap persoalan kemiskinan, dibutuhkan intervensi yang relevan dengan kebutuhan dan akar permasalahan setiap wilayah melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan Pelaksanaan program," katanya.

Miskin Ektrem di Bone

Jumlah penduduk miskin ekstrem di Kabupaten Bone masih tergolong tinggi. Berdasarkan data yang dihimpun Tribun-Timur.com, Rabu (14/5/2025), jumlahnya mencapai 0,90 persen dari total populasi atau sekitar 70 ribu orang.

Kepala Bidang Bappeda Bone, Andi Zulkifly Mallingkaan, mengungkapkan bahwa pengeluaran harian penduduk miskin ekstrem di Bone rata-rata hanya sekitar Rp10 ribu per orang.

“Kemiskinan ekstrem di Bone dihitung berdasarkan pengeluaran per kapita per hari. Penduduk yang tergolong miskin ekstrem adalah mereka yang pengeluarannya di bawah Rp10.739 per hari atau Rp322.170 per bulan,” ujarnya.

Ia menjelaskan, pengelompokan tingkat kesejahteraan masyarakat menggunakan pendekatan desil, yakni membagi populasi menjadi 10 kelompok berdasarkan tingkat kesejahteraan.

“Desil 1 merupakan 10 persen kelompok terendah, Desil 2 adalah 10–20 persen, dan seterusnya. Kelompok miskin ekstrem masuk dalam kategori Desil 1,” tambahnya.

Menurut Zulkifly, pendekatan ini membantu dalam mengidentifikasi kelompok masyarakat yang paling rentan dan perlu mendapat perhatian khusus dalam penanganan kemiskinan ekstrem.(*)