Makassar Mulia
Kota Makassar Komitmen Dalam Kreatifitas

Headline Tribun Timur 

Jarak Rumah ke Sekolah Bukan Penentu Kelulusan

Jalur domisili yang sebelumnya hanya mengandalkan jarak tempat tinggal siswa ke sekolah tujuan, kini ditambah dengan kemampuan akademik dan usia siswa

Editor: Sudirman
Ist
HEADLINE TRIBUN TIMUR - Jalur domisili yang sebelumnya hanya mengandalkan jarak tempat tinggal siswa kini ditambah kemampuan akademik dan usia siswa. Jalur domisili tahun ini tidak semata-mata berdasarkan jarak.  

Ada beberapa jalur penerimaan dalam SPMB 2026 jenjang SMA/SMK, yakni jalur domisili, jalur afirmasi, mutasi, prestasi akademik. Terbaru ada jalur domisili yang menggantikan jalur zonasi saat penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun sebelumnya.

Kuota jalur domisili sebanyak 35 persen, mutasi 5 persen, afirmasi 30 persen, dan prestasi 30 persen.

Jalur domisili merupakan sistem baru meski nyaris sama dengan jalur zonasi yang diterapkan pada tahun-tahun sebelumnya.

Jalur ini tetap mempertimbangkan siswa yang tinggal di sekitar sekolah. Jika dulu, jarak hanya jadi faktor utama, kini ditambah dengan kemampuan akademik saat kuotanya telah penuh. 

Artinya, jika pendaftar melebihi kuota, jarak tidak lagi menjadi penentu. Kelulusannya ditentukan berdasarkan kemampuan akademik dan bukan lagi jarak. 

Untuk saat ini, Disdik Sulsel telah membuka pra-pendaftaran SPMB 2026 SMA/SMK. Pra-pendaftaran ini akan berakhir pada 9 Mei 2025 nanti.

Sekolah Swasta Gratis

Ketua Komisi E DPRD Sulsel Andi Tenri Indah meminta Disdik Sulsel tidak diskriminatif terhadap sekolah swasta dalam kebijakan dan alokasi anggaran pendidikan.

“Kami minta Dinas Pendidikan memperhatikan sekolah swasta sebagaimana memperhatikan sekolah negeri,” kata Andi Tenri Indah. 

“Jangan ada kesan diskriminatif dalam kebijakan. Sekolah swasta juga bagian dari upaya mencerdaskan anak bangsa,” tambahnya. 

Ia menegaskan, salah satu bentuk perhatian nyata yang bisa diberikan pemerintah adalah melalui dukungan anggaran. 

DPRD Sulsel mengusulkan alokasi dana sebesar Rp5 miliar untuk mendukung operasional sekolah swasta.

Anggaran ini diusulkan agar bisa menyediakan pendidikan gratis seperti halnya sekolah negeri.

Menurut Andi Tenri, subsidi bagi sekolah swasta bukan hanya bentuk keadilan.

Namun juga solusi atas keterbatasan daya tampung sekolah negeri yang sering kali tidak mampu menampung lonjakan peserta didik setiap tahunnya.

Halaman
123
Sumber: Tribun Timur
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Medium

Large

Larger

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved