Daftar 4 Pejabat Pemprov Sulsel Mundur dari Jabatannya, Ashari Sudah Pamit dari Grup WhatsApp Kadis

Ashari Fakhsirie Sempat Dikritik di DPRD

Sebelum mengajukan pengunduran diri, Ashari Fakhsirie Radjamilo, menghadiri rapat kerja bersama Komisi B DPRD Sulsel.

Ashari Fakhsirie Radjamilo dikritik keras terkait anggaran yang dialokasikan Pemprov Sulsel.

Utamanya anggaran pemberdayaan UMKM di Sulsel.

Rapat membahas Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulsel untuk Tahun Anggaran 2024 di DPRD Sulsel, Selasa (8/4/2025).

Komisi B DPRD yang membidangi perekonomian, menyoroti anggaran sebesar Rp15,7 miliar yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Anggaran dinilai tidak memberikan dampak langsung yang signifikan bagi para pelaku UMKM, yang seharusnya menjadi fokus utama dalam pemberdayaan ekonomi rakyat.

Rapat kerja dipimpin langsung Ketua Komisi B, Andi Azizah Irma Wahyudiyati.

Anggota Komisi B, Heriwawan, menyoroti penggunaan anggaran yang dialokasikan untuk Dinas Koperasi dan UMKM Sulsel. 

Politisi Partai Demokrat itu menyayangkan bahwa anggaran sebesar Rp15,7 miliar lebih banyak digunakan untuk belanja pegawai dan operasional.

Terlebih tanpa adanya anggaran yang secara langsung menyentuh masyarakat, khususnya pelaku UMKM.

"Artinya, tidak ada sedikit pun anggaran yang bersentuhan langsung dengan masyarakat," ujar Wawan sapaan Heriwawan.

Ia merinci bahwa dari total anggaran, sekitar Rp10 miliar dialokasikan untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk perbaikan rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air.

"Saya melihat anggaran ini tidak ada yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Rp10 miliar untuk belanja pegawai, Rp2 miliar untuk rest area, dan Rp3 miliar untuk biaya listrik dan air," tambahnya.

Wawan menegaskan pentingnya anggaran yang difokuskan untuk mendukung pelaku UMKM.