Daftar 4 Pejabat Pemprov Sulsel Mundur dari Jabatannya, Ashari Sudah Pamit dari Grup WhatsApp Kadis

TRIBUN-TIMUR.COM - Empat pejabat Pemprov Sulsel mengundurkan diri era Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi.

Pasangan Andi Sudirman Sulaiman - Fatmawati Rusdi dilantik menjabat Gubernur dan Wakil Gubernur 20 Februari 2025.

Dua bulan setelah memimpin Sulsel, ada empat pejabatnya mengundurkan diri.

Yaitu Salehuddin, Andi Muhammad Arsjad, Ashari Fakhsirie Radjamilo, dan Junaedi.

Andi Muhammad Arsjad mundur dari jabatan Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Sulsel, Andi Muhammad Arsjad mundur dari Kepala Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Sulsel.

Baca juga: Pemprov Sulsel Pangkas Perjalanan Dinas 50 Persen Sesuai Inpres 1/2025

Ashari Fakhsirie Radjamilo dari Kepala Dinas Koperasi dan UMKM, dan Junaedi mundur menjabat Kepala Biro Ekonomi dan Pembangunan Sulsel.

Ashari merupakan pejabat terbaru mengundurkan diri.

Mantan Pj Sekprov Sulsel itu telah pamit dari Grup WhatsApp (WA) Kadis.

Pesan beredar, Ashari pamit dari grup WhatsApp karena sudah tidak lagi menjabat sebagai Kadis Koperasi dan UMKM.

"Assalamu alaikum...mohon izin keluar dari group.....saya sudah tidak menjabat lagi sebagai Kadis Koperasi dan UMKM, mohon maaf kalau ada salah dan khilaf selama berinteraksi...salama'ki semua".

Pengamat Politik, Prof Firdaus Muhammad mengatakan, sejatinya mereka tidak mengundurkan diri, karena jabatan yang diemban adalah amanah.

“Tidak ada alasan tidak sejalan pimpinan, kecuali kebijakan pimpinan menyalahi aturan. Itu pun perlu meluruskan tanpa harus mundur,” katanya saat dihubungi Tribun-Timur.com, Kamis (13/3/2025).

Dia menambahkan, gubernur maupun bupati sebagai atasan Kadis sekiranya tidak memberi beban di luar aturan dan kemampuan bawahan, apalagi tekanan karena tendensi politis.

Baginya penting pemerintahan sejalan atau sinergis atas hingga bawah. Jabatan dijalankan secara profesional.

“Jangan lagi ada istilah balas dendam dan balas budi tapi proporsional dan profesional,” tutur Guru Besar Komunikasi Politik Islam Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar (UINAM) ini.