Rencana Besar di Balik Isu Ijazah Palsu Jokowi versi Pengamat, Prabowo Jadi Sasaran dan Eks Presiden

TRIBUN-TIMUR.COM - Isu ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) hingga kini masih diributi.

Padahal tudingan ijazah palsu Jokowi ini mencuat sejak 2022 lalu.

Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo mengungkap pemicu ijazah palsu Jokowi terus diributi.

Isu ijazah palsu berawal dari gugatan yang dilayangkan oleh Bambang Tri Mulyono. 

Penulis buku 'Jokowi Under Cover' itu melayangkan gugatan kepada Jokowi atas dugaan ijazah palsu ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 3 Oktober 2022.

Tak tinggal diam, kini Jokowi telah menyiapkan tim pengacara untuk memproses hukum penyebar hoaks dugaan ijazah palsu.

Pengamat Politik dari Indonesian Public Institute (IPI), Karyono Wibowo, menilai munculnya kembali isu ijazah palsu Jokowi merupakan bagian dari residu kepentingan politik yang muncul setelah Pemilu 2024.

Menurutnya tidak sedikit kelompok yang memang membenci Jokowi sejak awal, bahkan jauh sebelum jadi presiden.

"Ya pembacaan saya, ini efek dari residu kepentingan politik dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo."

"Mengingat haters Pak Jokowi ini memang kerap membidiknya," ungkap Karyono dalam diskusi bertajuk "Langkah Hukum Jokowi, Pelajaran Berdemokrasi" di Jakarta, Kamis (24/4/2025).

Karyono mengatakan kelompok yang sejak lama tidak menyukai Jokowi tampak terus merawat isu ini meskipun Pilpres telah selesai.

“Bisa jadi tujuannya untuk memisahkan kedekatan Pak Jokowi dengan Presiden Prabowo, bisa jadi juga untuk menciptakan disabilitas politik, atau bisa jadi juga ada motif untuk kepentingan politik 2029,” jelasnya.

Upaya Memperlemah Posisi Tawar Gibran di Pilpres 2029

Sementara, Direktur Lembaga Pemilih Indonesia (LPI), Boni Hargens, menilai maraknya tuduhan terhadap Jokowi, terutama isu ijazah palsu, memiliki tujuan politis yang lebih besar.

Boni Hargens menyebut, serangan terhadap Jokowi dilakukan untuk melemahkan daya tawar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menuju Pilpres 2029.